ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
PROTES KERAS: Ratusan warga Pedukuhan Saman, Bangunharjo, Sewon mendatangi kantor Kecamatan Sewon menuntut indekos yang menjadi lokasi penyekapan sekaligus penyiksaan terhadap siswi SMA Budi Luhur ditutup. Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga.
Keberadaan tempat kost, di satu sisi memang memberikan dampak ekonomi terhadap warga. Di sisi lain, masuknya warga-warga luar daerah yang menempatinya juga berdampak terhadap kehidupan sosial. Karena itu, dibutuhkan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk mengaturnya
KASUS penyekapan dan penyiksaan terhadap Laras Aprilia Arisandi, 18, memicu kemarahan ratusan warga Pedukuhan Saman, Bangunharjo, Sewon. Kemarin (23/2) mereka mendatangi kantor Kecamatan Sewon. Mereka menuntut indekos yang menjadi lokasi penyekapan sekaligus penyiksaan terhadap siswi SMA Budi Luhur tersebut segera ditutup.Koordinator warga Ahmad Subagyo mengatakan, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga.
Sebelum kasus penyekapan dan penyiksaan, ada beragam kejadian yang melibatkan penghuni indekos tersebut yang dinilai meresahkan warga, bahkan men-cemarkan nama baik Pedukuhan Saman. “Mulai narkoba, bunuh diri hingga perselingkuhan per-nah terjadi di sana,” terang Subagyo.
Tidak hanya itu, sejumlah penghuni indekos seolah juga tidak sopan santun dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku di tengah masyarakat setempat. Tidak jarang, sejumlah penghuni kos keluar masuk dengan menggeber sepeda motor mereka tanpa mengenal waktu. “Mereka juga sering mabuk-mabukan dan melempar rumah warga,” bebernya.
Subagyo menyatakan, warga selama ini bukannya diam melihat perilaku sejumlah penghuni kos bebas tersebut. Warga pernah menyampaikan keresahan mereka kepada pemilik kos. Hanya saja, sang pemilik tidak kooperatif. Dia justru mengabaikan uneg-uneg warga tersebut. “Katanya yang punya seorang perwira polisi. Tetapi tidak punya aturan,” tandas Muhammad Sakura, perwakilan warga Saman lainnya.
Bahkan, warga juga mengancam akan membakar indekos tersebut. Itu jika pemkab tidak segera mengambil tindakan. Menurutnya, sebenarnya ada sepuluh indekos di wilayah Saman. Namun, yang kerap meresahkan warga hanya indekos dua lantai dan berisi 35 kamar tersebut.
Kapolsek Sewon Kompol Heru Setiawan membenarkan pernyataan warga. Indekos tersebut memang milik se-orang perwira polisi. Namun demikian, Heru menegaskan, pihaknya tidak akan melindunginya. “Jangan khawatir kalau yang punya pak polisi. Dikiranya pak kapolsek melindungi. Tidak. Boleh dicek,” tegasnya
.Berdasar informasi yang diperoleh Babin Kamtibmas, penghuni indekos tersebut memang kerap menimbulkan permasalahan. Menurutnya, polsek bersama Muspika Sewon bakal menindaklanjuti keluh-kesah warga ini. Berbagai tindakan akan ditempuh terkait rencana penertiban atau bahkan penutupan indekos ini.
Kabid Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Bantul Suparmadi menegaskan, Satpol PP akan menutup sementara indekos. Ini karena dalam sertifikat, area indekos tersebut masih berstatus persawahan. Tentunya, selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), indekos juga tidak memiliki izin gangguan. “Akan kami tutup sampai dia bisa menunjukkan legalitas. Terkecuali sang pemilik sosialisasi kepada warga dan diterima,” ungkapnya.
Suparmadi mengakui kabupaten Bantul belum memiliki regulasi yang mengatur indekos. Karena itu, acuan satpol PP saat ini hanya regulasi mengenai IMB, izin gangguan, dan Perda provinsi No.13/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). “Hari Rabu pemiliknya akan kami panggil,” tambahnya.Sri, pemilik kos beralasan pernah berkomunikasi dengan dukuh setempat terkait rencana pendirian kos pada tahun 2000. Hanya saja, upayanya justru dicegah. “Katanya nggak apa-apa,” jelasnya.Namun demikian, Sri berjanji akan memenuhi panggilan Satpol PP dan mengurus perizinan indekos milik-nya. (zam/din/ong)