GUNTUR/RADAR JOGJA
Yudhahadiningrat
JOGJA – Kekhawatiran kerabat Keraton Jogja KRT Poerbokusumo atau RM Acun Hadiwidjo-jo terkait menajamnya perbedaan pandangan antarkerabat keraton menyikapi suksesi, bukan lagi isapan jempol. Lihat saja komentar yang di-lontarkan Penghageng Parentah Hageng Keraton Jogja Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Yu-dhahadiningrat.
Kanjeng Yudha atau akrab disapa dengan sebutan RM Noer yanto ini secara ter-buka mengkritisi penda-pat GBPH Yudhaningrat.”Setelah membaca di media saya harus garuk-garuk kepala ketika tahu ada yang ngomong syarat raja yang bertakhta harus memegang wahyu keraton berupa pusaka tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret dan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek
Yang namanya wahyu itu tidak kelihatan,” sindir Romo Noer, sapaan karibnya, di sela mengik-uti rapat kerja Pansus Raperdais Kelembagaan belum lama ini.Romo Noer menjelaskan, suk-sesi keraton sangat tergantung pa da keputusan HB X. Sampai sekarang belum ada sabda atau perintah yang dikeluarkan raja terkait suksesi.
Namun demikian, ia mengklaim memegang dokumen menyang-kut aturan atau paugeran sukse-si. Dokumen itu dalam bentuk tertulis yang menjelaskan tata cara suksesi secara detail.”Tata cara dan syarat-syaratnya saya punya. Saya pernah tunjuk-kan ke anggota dewan. Ada yang tertarik mau menggandakan. Saya jawab, kalau itu harus izin dulu dengan Ngarso Dalem (HB X),” kilahnya.
Memang dalam “serangan” itu, Romo Noer tidak langsung me-nyebut nama Gusti Yudha, pang-gilan sehari-hari Yudhaningrat. Namun dalam catatan Radar Jogja, pernyataan seputar wahyu keraton itu sempat disampaikan Gusti Yudha saat rapat kerja Pansus Raperdais Pengisian Ja-batan Gubernur dan Wakil Gu-bernur DIJ pada Rabu (11/2) lalu.
Saat itu Romo Noer hadir di dewan mendampingi GKR Pem-bayun dan adiknya GKR Con dro Kirono. Ketika diberi kesempa-tan bicara, kerabat keraton yang juga ketua DPD Partai Gerindra DIJ itu menegaskan dukungan-nya terhadap pendapat HB X seputar persyaratan calon gu-bernur. Yakni, cukup menyerah-kan daftar riwayat hidup, tanpa harus melampirkan ke-terangan saudara kandung, istri dan anak.
Selain persyaratan gubernur, purnawirawan jenderal bintang satu itu juga menerangkan tata cara prosesi sultan yang bertak-hta. Menurut dia, sultan yang jumeneng harus sesuai prosesi adat keraton dan dilakukan di Bangsal Manguntur Tangkil Siti-hinggil. Syarat ini sebagai antisipasi terhadap munculnya raja kem-bar seperti terjadi di Keraton Surakarta dan Kadipaten Pa-kualaman.
Namun pendapat Romo Noer itu kala itu langsung dimentahkan Gusti Yudha yang duduk satu deret dengannya.Menurut Gusti Yudha, peno-batan seorang sultan tidak harus di Bangsal Manguntur Tangkil. Salah satu rujukannya prosesi naik takhtanya HB I yang dila-kukan di bawah pohon preh di Desa Giyanti, Surakarta. Ditambahkan, bangsal itu juga pernah dipakai untuk upacara di luar pengangkatan seorang sultan. Akhir Desember 1949, Soekarno diangkat menjadi Pre-siden Republik Indonesia Seri-kat (RIS) di Bangsal Manguntur Tangkil. “Jadi tak harus di Manguntur Tangkil,” ucap Gusti Yudha se-olah-olah mematah kan argu-menentasi Romo Noer.
Gusti Yudha juga menyebut pentingnya calon raja memegang wahyu dengan memegang dua pusaka kerajaan Kyai Pleret dan Kyai Kopek.Terpisah, Ketua Pansus Raper-dais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ Slamet menyatakan, munculnya per-bedaan pandangan di antara kerabat keraton membuat was-was. Sebab, dengan berkaca dari pengalaman itu, masyarakat membaca masalah suksesi bukan masalah sederhana. “Banyak tafsir atau pendapat menurut versi masing-masing kerabat keraton,” ucapnya kemarin.
Karena itu, pansus memutuskan menunda keputusan menyang-kut aturan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur. Masa kerja pansus diperpanjang selama 10 hari. Dalam masa perpanjangan itu, pansus akan lebih banyak mendengar pan-dangan ahli. “Kami nggak bisa buru-buru. Kami harus menep membahas-nya dan menghindari voting biarpun ada perbedaan pan-dangan di antara anggota dewan,” kilahnya. (eri/laz/ong)