JOGJA – Munculnya per bedaan pandangan di antara kerabat Keraton Jogja terkait per-soalan suksesi menimbulkan keprihatinan tersendiri di lingkungan internal keraton. Kegelisahan itu sangat dirasakan para abdi dalem dan sentono dalem melihat per-kembangan yang terjadi akhir-akhir ini.”Sebaiknya semua kerabat keraton tidak usah berkomentar soal suksesi. Mohon se-mua pihak menahan diri,” pinta salah satu kerabat keraton KRT Poerbokusumo kema-rin (23/4). Poerbokusumo atau lebih populer dikenal dengan sebutan RM Acun Hadiwidjojo ini mengatakan, semakin banyak kerabat ke-raton bicara soal suksesi justru membuat bingung masyarakat
Sebab, masing-masing yang bicara punya versi sendiri- sendiri. Akibat adanya perbedaan tajam antarkerabat itu menjadi kurang ilok dipandang rakyat. “Ke sannya saru (tabu). Apalagi para abdi dalem bingung ketika tahu suara keraton terbelah. Kesannya se-perti ada rebutan sesuatu. Semua ingin tampil,” sesal keponakan HB IX ini. Acun yang sehari-hari bertugas di bagian protokol dan security keraton itu mengimbau para gusti atau pangeran-pangeran keturunan HB IX tidak pating clebung bicara ke publik.
Me-nurut dia, persoalan suksesi tergantung pada keputusan HB X sebagai sultan yang bertakhta dan rapat dewan keluarga.Diingatkan, bila memang ada masalah, sebaiknya dibahas dan dibicarakan di internal keraton dan tidak perlu dipublikasikan. Sebab, bila hal tersebut sampai berlarut-larut justru akan me-resahkan danmembingungkan para abdi dalem dan punggawa keraton.Keprihatinan Acun itu rupanya dipicu oleh munculnya perbe-daan pandangan antara HB X dengan beberapa adiknya se-perti KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, dan GBPH Yudhaningrat. Akar masalahnya terletak pada penyusunan per-dais menyangkut pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.
HB X menghendaki agar salah satu persyaratan calon gubernur di pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Ke-istimewaan DIJ tidak perlu di-adopsi secara utuh. Calon gu-bernur cukup menyerahkan daftar riwayat hidup tanpa em-bel-embel keterangan saudara kandung, istri, dan anak. Pendapat HB X ini rupanya tidak sejalan dengan tiga adiknya yang meminta agar pasal terse-but dipertahankan. Baik Hadi-winoto, Prabukusumo, dan Yudhaningrat juga menepis kemungkinan adanya gubernur maupun raja perempuan di masa datang. Masalah yang semula ada di tingkat pansus dewan, belakangan bergulir hingga elite keraton.
Di pihak lain, sikap keraton tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan apresiasi. “Sikap yang disampaikan Penghageng Parentah Hageng Keraton Jogja KRT Yudhahadiningrat itu harus dihormati. Itu pendapat yang tepat,” puji Direktur Legal Cen-ter 97 Heniy Astiyanto SH. Heniy menyatakan, bila sampai ada kerabat keraton yang me-nguji ke MK maka meng-indikasikan kerabat tersebut tidak siap menjalankan UUK. Sebab, publik paham UUK di-susun dan disahkan setelah DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi dari Keraton Jogja mau-pun Kadipaten Pakualaman. Karena itu, bila sekarang se-bagian dari materi UUK itu justrudiutik-utik oleh kerabat keraton sendiri justru menimbulkan pertanyaan. “Kalau nanti ada yang menggugat, justru mubazir. Sia-sia,” kata praktisi hukum yang juga dikenal penggiat budaya Jawa ini.
Bagi Heniy, yang harus di-lakukan kerabat Kasultanan dan Pakualaman adalah menso sialiasi UUK di lingkungan kedua lembaga tersebut secara massif. Seluruh kerabat dari mulai Sul-tan HB I hingga HB X dan PA I hinga PA IX harus siap men-jalankan semua amanat UUK tersebut. Terkait ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf m yang me-nimbulkan polemic itu, Heniy menyatakan sebaiknya pe-nyusunan perdais tidak me-nyimpang dari aturan tersebut. Sebagai aturan yang lebih rendah, perdais tak boleh melanggar dari amanat UUK. “UUK itu amanat dan buah perjuangan rakyat Jogja. Maka harus dipedo-mani oleh DPRD,” pesan pria yang tinggal di Kotagede ini.
Heniy menambahkan, dalam menyusun dan menetapkan suatu aturan, apalagi berkaitan dengan keraton hendaknya memperhatikan tradisi dan ke-tentuan baku di lembaga budaya tersebut.Menurut dia, Keraton Jogja sebagai penerus Dinasti Mataram Islam sebagaimana Keraton Surakarta, Kadipaten Mangku-negaran dan Kadipaten Pakua-laman punya aturan baku atau pakem terkait suksesi. Ia menegaskan, tidak seharus-nya aturan yang bersifat pakem itu harus disimpangi hanya karena satu kasus atau kejadian yang bersifat kasusistik. Bila keadaan tersebut dibiarkan dan terus terulang, akan merusak tatanan yang telah berlaku secara turun temurun di keraton.”Soal sultan yang bertakhta sekarang seluruh anaknya ada-lah perempuan adalah kasuistik. Aturan yang bersifat pakem ha-rus tetap dikedepankan,” ung-kapnya.
Terpisah, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso SH menegaskan, semua orang berhak menga-jukan gugatan ke MK. Termasuk kerabat keraton dan keluarga HB X. Namun demikian, Dewo menyatakan, sebelum mem-bahas itu, hendaknya melihat substansi masalahnya lebih dulu.”Substansi apa dulu. Kan ra-perdais pengisian jabatan gu-bernur dan wakil gubernur be-lum disahkan. Kita lihat ke de-pannya seperti apa,” kilah alum-nus FH UII ini. (eri/laz/ong)