ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA
BELUM TUNTAS: Bupati Magelang (kanan) menyerahkan laporan pada rapat paripurna pada Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Magelang M. Sobikin.
MUNGKID – Pemkab Magelang dan wakil rakyat gagal menetapkan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Penca-butan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kedua belah pihak belum menemukan titik temu soal rumusan pencabutan ra-perda tersebut. Karena kedudukan Perda Nomor 3 Tahun 2007 merupakan dampak atas munculnya Undang-Undang Desa yang berpengaruh terhadap gaji kepala desa (kades) dan perangkat desa.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Ma-gelang M. Sobikin dalam laporannya menyatakan, Bupati Magelang perlu mem-buat formulasi yang tepat terhadap peng-hasilan tetap kades dan perangkat desa. Nilainya, dengan kisaran angka di atas UMK Kabupaten Magelang yang berkisar Rp 1,1 juta.”Bila terjadi penurunan pendapatan, kades dan Perangkatnya dipastikan akan muncul gejolak,” tegas Sobikin, saat rapat paripurna di Gedung DPRD di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid, kemarin (23/2).
Dalam pencermatan Pansus I, keberadaan Perda Nomor 3 Ta-hun 2007 sudah tidak sesuai. Karena telah muncul UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disusul PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Dalam pasal 81 ayat 1 disebutkan, pen-ghasilan kades dan perangkat dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Selama ini, penghasilan tetap kades dan perangkatdesa tidak dianggarkan melalui APBDes. Melainkan dari APBD. “Ini jelas tidak sesuai amanat PP Nomor 43 Tahun 2014,” katanya.
Melihat hal tersebut, Pansus I menyarankan Bupati Magelang membuat terobosan. Yakni dengan meningkatkan kesejah-teraan kades dan perangkatnya. Sehingga, pelayanan pada ma-syarakat semakin meningkat.Sobikin berpendapat, Raperda tentang Pencabutan Perda No-mor 3 Tahun 2007 tentang Ke-dudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pem-bahasannya belum selesai. Ka-rena masih menunggu regulasi secara utuh dari pusat. Baik in-formasi revisi PP maupun Per-mendagri yang dikeluarkan.”Di samping itu masih perlu dikonsultasikan ke Kemendag-ri,” tegasnya.
Pada kesempatan rapat pari-purna tersebut, bupati dan DPRD hanya menyetujui penetapan tiga buah raperda. Yakni, Ra-perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Se-kretariat Daerah dan Sekreta-riat DPRD. Yang terakhir, me-reka setuju menetapkan Ra-perda tentang Penetapan Desa.
Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan, di dalam penyel-enggaraan otonomi daerah, perda seharusnya menjadi in-strumen hukum yang penting. Yakni, menerjemahkan esensi otonomi agar aplikatif di masy-arakat. Karena itu, pembentukan perda menjadi urgen dilakukan, agar esensi desentralisasi bisa dirasakan masyarakat.”Agar tidak menimbulkan perda yang bermasalah, diper-lukan adanya langkah strategis. Dalam membentuk perda yang memiliki kejelasan muatan dan kepastian berlaku di masyarakat. Sehingga perda tersebut akun-tabel,” katanya.
Sementara, terkait Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pe-rangkat Desa Bupati memohon untuk bisa dipertimbangkan persetujuanya. Ini mengingat materi muatan yang terdapat raperda sudah tidak sesuai pe-raturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (ady/hes/ong)