Terbitkan IPL setelah Konsultasi Publik Selesai

KULONPROGO – Gubernur DIJ HB X siap turun ke lapangan untuk melakukan dialog dengan warga yang menolak rencana pembangunan bandara di Temon. Itu akan dilakukan jika memang dibutuhkan. Kendati demikian, sejauh ini orang nomor satu di DIJ itu menilai semua persoalan yang muncul masih bisa dise-lesaikan melalui mekanisme konsultasi publik.”Nanti kita lihat seperti apa, kalau memang harus turun mela-kukan dialog langsung dengan warga saya siap, itu tidak masa-lah. Tapi saya menilai semua itu masih bisa diselesaikan melalui konsultasi publik,” ucap HB X, kemarin (24/2).
Sultan menjelaskan, saat ini pro-ses konsultasi publik masih ber-langsung, jika sudah selesai nanti-nya Tim P2B2 akan mengajukan Izin Penetapan Lokasi (IPL). “Nah, setelah IPL saya terbitkan, akan menjadi tugas pertanahan untuk mengukur setiap tanah milik warga. Berapa luasnya yang ter-kena lahan bandara, setelah itu baru bicara ganti rugi,” jelasnya.HB X mengatakan sejauh ini, dia belum menerima laporan hasil konsultasi publik terkait rencana pembangunan ban-dara baru di Kulonprogo. “Sam-pai saat ini kan belum ada laporan dari tim persiapan. Kemungkinan nanti akhir Fe-bruari baru selesai,” katanya.
Bupati Kulonprogo Hasto War-doyo menambahkan, diharapkan konsultai publik ulang yang akan dilaksanakan mampu menga-komodasi warga yang belum menentukan sikap, atau belum datang dalam proses konsul-tasi publik.”Karena data mereka sangat penting, sebagai total report atau resume semua kegiatan yang dilakukan oleh tim selama ini. Itu sebagai dasar penilaian kon-sultan publik sekaligus sebagai dasar beliau (gubernur) untuk mengeluarkan IPL,” terangnya.Hasto juga menyatakan siap menemani gubernur jika memang akan melakukan dialog dengan warga masyarakat pemilik tanah calon bandara. “Kalau gubernur turun ya tentu saya mendampingi, tidak ada alasan tidak siap. Se-karang pun saya sudah siap, bahkan sudah dari dulu saya tawarkan untuk berdialog di sana, hingga mereka justru meng-ingin” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan rapat koordinasi antara tim P2B2 di Pemkab Ku-lonprogo, Senin (23/2) lalu, sedikitnya masih ada 475 warga yang masih keberatan serta be-lum pernah hadir dalam kon-sultasi publik. Bahkan sudah dijadwalkan konsultasi publik ulang pada tanggal 26 Februari serta tanggal 3 dan 4 Maret mendatang.
Rencananya konsultasi publik ulang akan dilakukan di Keca-matan Temon, pada 26 Febru-ari untuk warga empat desa yakni Sindutan, Kebonrejo, Jangkaran, dan Palihan. Kemu-dian pada hari berikutnya, tang-gal 3 dan 4 Maret diperuntukkan bagi warga Desa Glagah.Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara Bambang Eko mene-gaskan, konsultasi publik ulang merupakan kesempatan terakhir bagi warga yang memiliki hak dan belum hadir dalam konsul-tasi publik. “Jika warga undan-gan kembali mangkir alias tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dianggap setuju rencana pembangunan ban-dara,” tandasnya. (tom/ila/ong)

Akan Undang 475 Orang dari Empat Desa

SEMENTARA ITU Tim Persiapan Pengadaan Bandara Baru (P2B2) akan melaksanakan konsultasi publik ulang selama tiga hari pada 26 Februari, serta tanggal 3 dan 4 Maret 2015. Konsultasi publik ulang ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga yang masih keberatan dan tidak hadir dalam konsultasi publik sebelumnya.”Sedikitnya ada 475 warga yang diundang. Jika warga undangan kembali mangkir serta tidak meng-gunakan hak jawabnya untuk menyatakan sikapnya, maka dapat dianggap setuju rencana pembangu-nan bandara,” terang Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan Pro yek Pembangunan Bandara Bambang Eko, kemarin (23/2).
Eko mengungkapkan, warga undangan kebanyakan adalah warga penggarap tanah Pakuala-man Ground (PAG). Eko menu-turkan sikap keberatan itu tetap harus dituangkan dalam proses konsultasi publik. Sebab, jika pe-milik PAG sudah berniat menjual, para penggarap yang tetap tidak hadir justru akan rugi. “Jika hadir, warga penggarap akan mendapat hak ganti rugi,” ungkapnya.Eko menjelaskan, sementara ini waktu konsultasi publik per-tama sudah berjalan 60 hari se-suai dengan regulasi. Berdasar-kan ketentuan, konsultasi publik ulang akan dilaksanakan selama toga hari. “Ini menjadi kesem-patan terakhir bawagi mereka yang memiliki hak tapi belum menyatakan sikap,” tegasnya.
Konsultasi publik ulang akan dilaksanakan di Kecamatan Temon. Hari pertama 26 Fe-bruari diperuntukkan bagi warga empat desa yakni Sindu-tan, Kebonrejo, Jangkaran, dan Palihan. Hari berikutnya pada 3 dan 4 Maret 2015 diperuntuk-kan bagi warga Desa Glagah. Sekretaris Tim Pengadaan Tanah Haryanto menambahkan, di Desa Glagah ada penambahan data. Semula diperkirakan undangan hanya 370 orang, setelah pem-baruan jumlahnya ada 475 undan-gan. “Kalau ada tudingan penda-taan awal tidak sesuai itu hak me-reka. Tapi tim berdasarkan bukti konkret dari kantor desa,” ucap Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIJ itu. (tom/ila/ong)