JOGJA – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dis-perindagkop) DIJ menilai, untuk menekan kenaikan harga beras hanya dapat dilakukan melalui operasi pasar murni (OPM). Kenaikan harga beras pada level tinggi tersebut, hanya bisa dite-kan dengan pendistribusian raskin di masyarakat.Kepala Disperindagkop DIJ Ri-yadi Ida Bagus Salyo Subali me-ngatakanuntuk menekan harga beras saat ini, pihaknya hanya bisa berusaha dengan menggelar OPM.
Dia meminta kepada Bulog Divre Jogjakarta untuk memper-cepat penyaluran raskin dan menjaga stok beras di Bulog supaya aman tiga bulan ke depan.”Kami bersama Bulog segera menggelar OPM bagi kabupaten dan kota yang mengajukan per-mohonan,” ujar Riyadi, Selasa (24/2).
Riyadi menjelaskan, OPM di DIJ digelar di tiga daerah yang memang telah mengajukan su-rat permintaan yaitu Sleman, Jogja, dan Kulonprogo sebesar 14 ton mulai 23 hingga 26 Fe-bruari mendatang. Sedangkan Gunungkidul dan Bantul belum mengajukan permintaan OPM.Menurut Riyadi, kondisi panen padi berbeda-beda di setiap wilayah. Namun secara umum di tingkat nasional masih terba-tas karena diperkirakan banyak panen mulai Maret hingga April 2015 mendatang.”Kami dengan Bulog akan me-nambah stok beras OPM lagi se-suai permintaan dan penyaluran raskin juga ikut membantu me-menuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah,” terangnya.
Guna memenuhi ketersedian stok beras, sambungnya, kini tidak bisa mengandalkan dari hasil panen, karena panen padi masih bersifat sporadis sehingga produsi belum maksimal. Pada-hal dengan panen yang merata, kenaikan harga beras yang cukup signifikan tersebut bisa ditekan.Menurut Riyadi, keterlambatan pengiriman beras dari distribu-tor juga diakibatkan oleh paso-kan impor beras yang sudah mulai dilarang terkait dengan tekad pemerintah berswasem-bada beras. Disamping, kemung-kinan keberadaan beras dari DIJ yang dijual di ke daerah lain karena harganya lebih tinggi. Kenaikan harga beras yang cu-kup signifikan tersebut, kata Ri-yadi, sebenarnya sudah terpantau sejak tiga bulan terakhir.
Harga beras saat ini, tembus di atas Rp 10.450 per kilogram di pasaran, sebelumnya hanya dikisaran Rp 8.600 per kilogram. Itu artinya, kenaikan sudah dikisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per kilogram.Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jogja telah menyen-tuh level harga cukup tinggi Rp 10.450 per kilogram bagi beras IR I dan Rp 9.700 per kilogram bagi beras IR II. Guna menekan tingginya harga beras tersebut, OPM dilakukan di beberapa titik dan dipastikan stok beras aman untuk memenuhi kebu-tuhan masyarakat DIJ selama tiga bulan ke depan.
Sebelumnya, Kepala Bulog Divre Jogjakarta Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menggelar OPM mulai Senin lalu (23/2) untuk mengontrol harga beras. Bulog menyiapkan 13,8 ton beras selama OPM. “Masing-masing kantong se-berat lima kilogram kami jual dengan harga Rp 6.800 per ki-logram dari harga pasaran Rp 7.400 perkilogramnya,” jelasnya.Langgeng berharap, dengan dilakukannya OP, harga beras yang sebelumnya naik, bisa kembali normal. “Jika OP dan raskin digelontorkan harga beras biasanya akan turun sendirinya,” kata Langgeng. (bhn/ila/ong)

Warga Tak Gubris Operasi Pasar

SEMENTARA ITU, Dinas Per-industrian, Perdagangan, Ko-perasi dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindagkop dan ESDM) Gunungkidul sudah berupaya melakukan operasi pasar (OP). Itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga harga beras stabil. Hanya saja, langkah ter-sebut tidak mendapatkan respons dari masyarakat.
Kepala Seksi Bidang Distri-busi dan Perlindungan Konsu-men Disperindagkop dan ESDM Gunungkidul Supriyadi menga-kui hal tersebut. Dia mengatakan, pihak kecamatan tidak ada yang mengajukan permohonan ope-rasi pasar murni (OPM) beras cadangan pemerintah (BCP).”Operasi pasar sebenarnya ke-giatan rutin Pemprov DIJ. Setiap tahun dilakukan tiga kali, yakni saat awal, pertengahan dan akhir tahun,” kata Supriyadi.
Dia menjelaskan, OP terpaksa tidak dilakukan karena surat dari Disperindagkop DIJ No 511/0086/DAGRI tertanggal 26 Januari tak ada tanggapan dari masyarakat. Sebab, saat infor-masi itu disampaikan tidak ada satupun kecamatan yang meng-ajukan permohonan OP.”Informasi tersebut sudah disampaikan ke kecamatan, kemudian diteruskan ke desa. Nyatanya hingga saat ini tidak ada yang mengajukan permo-honan,” ujarnya.
Menurutnyaa, fokus OP tidak dilakukan di pasar. Hal itu untuk menghindari ulah spekulan yang memanfaatkan kesempatan. Pertimbangan lain, karena dalam waktu dekat sudah memasuki masa panen. Selain itu, perbe-daan harga juga menjadi pen-guat tidak dilaksanakan kegia-tan tersebut.”Perbedaan harganya sangat jauh. Meski sama-sama beras dari Bulog, gubernur telah me-netapkan harga operasi Rp 6.800 per kilogram. Sedang untuk ras-kin harganya Rp 1.800,” ujarnya.
Lebih luas dikatakan, di wi-layah DIJ hanya Kota Jogja, Sle-man dan Kulonprogo yang mela-kukan OP. Sementara, untuk Bantul dan Gunungkidul belum akan melakukan. “Untuk ope-rasi kali ini disediakan beras Bulog 13,75 ton,” ungkapnya.Kepala Disperindagkop dan ESDM Gunungkidul Hidayat me-negaskan, pemkab menyerahkan OP kepada Pemprov DIJ. “Intinya kami siap untuk melaksanakan operasi pasar,” kata Hidayat.
Namun begitu, pemkab tidak memiliki kewenangan dalam mengatur pelaksanaan operasi tersebut. Sebab, kebijakan ada di bawah kendali provinsi. ” Kami hanya sebagai pelaksana di lapangan,” terangnya. Di Kulonprogo, fluktuasi harga beras di sejumlah pasar tradi-sional mulai dikeluhkan warga. Terlebih telah terjadi tren ke-naikan harga beras sejak dia pekan terakhir. Kenaikan harga beras berkisar antara Rp 600 hingga Rp 1.000 per kilogram setiap jenisnya.
Akibat banyak pedagang eceran yang mengu-rangi pembelian karena takut harga turun. Pantauan dilapangan, harga beras kualitas super jenis C4 mencapai Rp 10.600, naik dari harga sebelumnya Rp 9.600 per-kilogramnya. Beras kualitas biasa jenis IR 64 naik juga naik dari Rp 9 ribu menjadi Rp 9.600 per kilogram. “Sudah sekitar dua minggu harganya naik. Sekarang malah stabil mahal tidak turun lagi,” terang Novi, salah satu pedagang beras di Pasar Wates. (gun/tom/ila/ong)