HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
CONTOH: Gubernur DIJ HB X didampingi Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat meninjau kantor layanan publik KPPN Wates, kemarin (24/2)
KULONPROGO – Transparasi dan akuntabilitas pelayanan pu-blik kadang diragukan ketika masih banyak aduan atau kelu-han dari masyarakat. Prosedur yang bebelit-belit, kurang infor-matif, kurang akomodatif juga menjadi salah satu indikasi le-mahnya pelayanan publik.Pernyataan itu disampaikan Gubenur DIJ HB X saat mem-berikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat ISO Lay-anan 9001:2008 Sistem Mana-jemen Mutu kepada KPPN Wates, kemarin (24/2).HB X menyampaikan, dalam mewujudkan percepatan refor-masi birokrasi di bidang pe-layanan publik agar sejalan dengan Undang-Undang Pe-layanan Publik memang perlu langkah strategis.
Terutama untuk mendorong perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Salah satunya dengan membe-rikan motivasi perbaikan, ino-vasi pelayanan, juga penilaian untuk mengetahui gambaran nyata kinerja secara objektif dari unit pelayanan. “Kantor Pelayanan Perbenda-haraan Negara (KPPN) Wates bisa dikatakan selangkah lebih maju, karena sudah menerapkan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ketimbang KPPN lainnya,” terangnya.
Menurut HB X, keberhasilan KPPN Wates perlu diapresiasi dan dijadikan contoh lembaga publik lainnya. Khususnya dalam mewu-judkan manajemen keuangan dan layanan yang efektif dan efisien. “KPPN Wates bisa menjadi con-toh yang baik,” tandasnya.Kepala Kanwil Direktorat Jen-deral Perbendaharaan DIJ Al-fiah menjelaskan, KPPN Wates telah meraih sertifikasi ISO. Hal ini menjadikan KPPN Wates berkomitmen lebih baik dalam meningkatkan kualitas, kecepa-tan, ketepatan pelayanan ke-pada mitra kerjanya dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Tahun 2014, KPPN Wates men-jadi satu dari empat KPPN yang ditetapkan sebagai pilot project berstandar internasional. Di In-donesia ada 179 KPPN dan sejauh ini baru empat yang jadi pilot pro-ject berstandar internasional, ya-kni KPPN Wates, KPPN Malang, KPPN Semarang II, dan KPPN Makassar II.”KPPN Wates, pada 2015 memi-liki mitra kerja sebanyak 39 satuan kerja dari kementerian atau lem-baga dengan total pagu dana APBN yang disalurkan mencapai Rp 291 miliar,” jelasnya. (tom/ila/ong)