MUNGKID – Perangkat Desa di Kabupaten Magelang mulai mengancam. Mereka tidak akan menarik Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada masyarakat.Rencana tersebut akan direali-sasikan, jika Pemkab Magelang tidak maksimal dalam mengu-payakan revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 81 ayat 1 dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tersirat, gaji perangkat desa di Kabupaten Magelang berpo-tensi besar mengalami pengu-rangan
“Kami bisa saja tidak me mungut PBB ke warga, jika upaya baik-baik yang diusahakan melalui revisi PP tidak berhasil. Itu merupakan usaha terakhir,” ancam Kepala Desa (Kades) Ngargoretno, Salaman Dodik Suseno kemarin (24/2).Pada pasal 81 ayat 1 PP tersebut, disebutkan penghasilan kades dan perangkat dianggarkan dalam APBDes yang bersumber ADD. Selama ini, penghasilan tetap para kades dan perangkatdesa tidak dianggarkan melalui APB-Des. Melainkan dari APBD. Ini jelas tidak sesuai amanat PP Nomor 43 Tahun 2014.
Dengan demikian gaji perangkat ataupun kades berpotensi akan me ngalami penurunan.Desa Ngargoretno memiliki 13 perangkat desa, termasuk kades dan sekretaris desa (sekdes). Mereka biasa menarik PBB pada 3 ribu warganya yang ter-sebar di enam dusun. PBB yang didapat per tahun berkisar Rp 52 juta.”Akan kasihan, jika nantinya gaji perangkat desa mengalami penurunan. Usaha yang dilaku-kan agar tidak mengalami pe-nurunan kini dilakukan secara baik-baik. Tapi, bisa saja jika usulan revisi gagal perangkat desa tidak memungut PBB,” tegasnya.
Pernyataan Kades Ngar goretno itu dilakukan menyikapi apa yang terjadi di Desa Sawangan. Perangkat desa di Sawangan kompak menolak memungut PBB ke warganya. Ini dikarena-kan mereka menyikapi pene rapan UU Desa.Kades Sawangan Johan Wahyudi menjelaskan, penerapan UU Desa menuntut pemerintah desa menerapkan manajemen keuangan mandiri. Dengan sistem itu, kemungkinan penghasilan tetap perangkat desa bakal ber-kurang dari sebelumnya. Ia bisa memahami sikap pe-rangkat di desanya yang enggan melaksanakan tugas menarik PBB. “Karena hal itu menyang-kut nasib dan masa depan me-reka. Kini, kami masih menung-gu kepastian dari pemerintah dalam menyikapi persoalan ini,” katanya.
Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sawangan Nurdianto me-ngatakan, pihaknya enggan melaksanakan tugas pemungut PBB 2015. Mereka ingin men-dapatkan kejelasan mengenai nasib kesejahteraan perangkat desa.Keputusan itu bermula saat ia ditugasi kades Sawangan untuk mengikuti pertemuan kades atau perangkat desa di Kantor Camat Sawangan. Agendanya, me nerima bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2015, dari dua petugas Dinas Pe-ngelolaan Pendapatan dan Ke-uangan dan Asset Daerah (DPP-KAD) Kabupaten Magelang.
Tak seperti undangan lainnya, Nurdianto menolak menerima bendel SPPT PBB dimaksud. Sikapitu sesuai kesepakatan bersama antara kades dan perangkat se-Desa Sawangan yang tidak melakukan penarikan PBB tahun ini.”Sesuai hasil audiensi Pagu-yuban Perangkat Desa Indone-sia (PPDI) di DPRD, Jumat (20/2) dan Sabtu (21/2) pekan lalu, legislatif dan eksekutif me-nyatakan siap memperjuangkan nasib kades dan perdes dengan menyampaikan usulan revisi terhadap PP(Peraturan Peme-rintah) Nomor 43 Tahun 2014,” kata Nurdianto.
Pemberlakuan UUNomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 dinilai merugikan kades dan perangkatnya. Karena,kedua regulasi tersebut berpotensi mengurangi besaran penghasilan tetap yang telah mereka nikmati selama ini. No-minalnya berkisar Rp 1 juta atau lebih.”Jika kebijakan itu benar-benar diterapkan, penghasilan kami hanya tinggal Rp 600 ribu – Rp 800 ribu. Jumlah itu berkurang dari yang biasa kami terima, yang besarnya selalu disesuaikan dengan UMK (upah minimum kabupaten) pada tahun berjalan,” jelasnya. Terpisah, Camat Sawangan Wisnu Argo Budiyono berharap, pihak Pemdes Sawangan lebih arif menyikapi persoalan ter-sebut. (ady/hes/ong)