GUNAWAN/RADAR JOGJA
LENGANG: Kantor DPRD Gunungkidul tertutup rapat, kemarin (25/2). Anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali selama sepekan. Mereka berangkat sejak dua hari lalu.
GUNUNGKIDUL – Pengurangan agenda kunjungan kerja (kunker) di 2015 yang sebelumnya disampaikan Sekwan DPRD Gunungkidul Tudjuh Priyono menjadi sorotan sejumlah pihak. Sebab, belakangan ini wakil rakyat justru makin rajin ke luar daerah. Terbaru, hingga seminggu ke depan mereka berada di Bali.Ketua Ikatan Mahasiswa Gunungkidul Ervan Bambang Dermanto menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan kebijakan kunker itu. Dia berpendapat, sebaiknya anggaran dan hasil kunker ke luar daerah yang dilakukan anggota perlemen dievaluasi.
Menurutnya, transparansi anggaran kunker juga harus jelas. Sebab selama ini kunker anggota dewan tidak meng-hasilkan sesuatu yang signifikan. Di sisi lain, irama kunker justru bergerak lebih cepat. “Jadi, perlu segera dilakukan evaluasi oleh pihak terkait, karena kunker meng-gunakan uang negara,” kata Ervan, kemarin (25/2).
Hal senada disampaikan Aktivis Jaringan Independent Pemantau Legislatif Gunung-kidul Rino Caroko. Dia mengaku prihatin karena dewan pergi lagi. Belum lama ini, dewan juga sudah outbond ke luar kota.”Ketika mereka kunker alasannya untuk menyelesaikan raperda agar segera di-paripurnakan, kenyataannya bagaimana yang dulu-dulu,” sindirnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat semakin kritis untuk melihat kinerja para wakil rakyat. Apalagi saat ini banyak bencana. Keberadaan anggota dewan di tengah rakyat tentu sangat diharapkan. “Ini penting, jangan sampai gedung dewan sering lowong,” lanjutnya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Heri Nugroho saat dihubungi melalui sambungan telepon mengaku sudah berada di Bali. Tepatnya, tiga lokasi yakni Badung, Gianyar dan Bangli. Dia men-jelaskan, agenda kunker untuk membahas tiga raperda. Masing-masing raperda itu, Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 9/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Juga mengenai perubahan atas Perda No 17/2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal. “Pulang dari Bali raperda kita tetapkan menjadi perda. Semua anggota ikut (kunker),” kata politikus Golkar tersebut.
Sebelumnya, Sekwan DPRD Gunungkidul Tudjuh Priyono mengatakan, Gubernur DIJ merevisi APBD Gunungkidul. Semula sebelum direvisi kurang lebih Rp 21 miliar kemudian dipangkas sebesar Rp 2,2 miliar. Jadi total yang dikelola untuk 2015 sebesar Rp 19 miliar. Sejumlah anggaran yang dipangkas yakni untuk pengurangan kunker, serta sudah tidak adanya bim-bingan teknis (bimtek) atau workshop. Namun pihaknya tidak merinci seberapa besar anggaran untuk kunker dan kegiatan lain yang dipangkas. (gun/ila/ong)