JOGJA – Pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup) 2015 berdampak serius terhadap masyarakat. Pesta demokrasi yang akan berlangsung Desember mendatang itu bakal rentan menjadi pemicu konflik di kalangan bawah.Ini sebagai buntut dari pelaksanaan UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Ke-pala Daerah. Di UU ini menghapus meka-nisme dua kali putaran. Alhasil, siapa pun yang memiliki suara tertinggi langsung menjadi pemenang
Tanpa ada batasan perolehan suara. “Harus ada rumusan me-kanisme yang jelas untuk anti-sipasi,” ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Ikrar Nusa Bakti di sela public hearing pembentukan Electoral Research Institute (ERI) kemarin (25/2).Ikrar menjelaskan, keputusan dalam UU itu memang syarat kepentingan, tanpa memperha-tikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Di MK, pelaks-anaan pemilu serentak 2019. Itu pun tidak untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah seren-tak,” tandasnya.
Pengamat politik ini menegaskan, sesuai keputusan MK, pelaks-anaan pemilu serentak untuk pemilihan legislatif (pileg) DPR RI, DPRD, dan pemilihan presiden (pilpres). “Ini juga untuk mengu-atkan sistem presidensial, bukan parlementer,” sarannya.Dia mengatakan, perubahan di UU ini bakal berdampak be-sar di tataran pelaksanaan. Se-bagai antisipasi, ia pun berharap ada penelitian mengenai hal ini, sehingga pada pelaksanaan pil-kada serentak periode selanjut-nya di awal 2017 ada pembena-han. “Tapi jika dampaknya ge-sekan di tingkat bawah, hal itu harus diantisipasi,” ujarnya.
Ancaman jadi pemicu konflik ini juga diakui Komisioner KPU DIJ Bidang Pendidikan dan So-sialisasi Faried Bambang Sis-wantoro. Ia mengatakan, po-tensi konflik lebih berpeluang terjadi. “Selisih satu suara bisa menjadi pemenang, kecuali tidak ada perselisihan hasil pilkada. Gesekan antarpendukung se-makin kental,” tuturnya.
Anggota Badan Pengawas Pe-milu (Bawaslu) DIJ Divisi Pen-indakan dan Pelanggaran Sri Werdiningsih mengatakan, setiap hajatan pemilihan, apalagi pilbup berpotensi menimbulkan konflik. “Pilbup berpotensi konflik di-banding pilpres atau Pileg 2014 lalu,” katanya. Dia mengungkapkan, alasan potensi konflik lebih besar ter-jadi di pilbup karena kontestan biasanya dari tokoh yang dekat dengan masyarakat. “Ikatan emosional antara pendukung dengan calon atau tokoh lebih kental,” kata Cicik, sapaan akrab Sri Werdiningsih.
Cicik menerangkan, ancaman konflik tersebut bertambah be-sar dengan pengapusan putaran kedua. Jika terjadi selisih suara yang sangat tipis, di tingkat ba-wah bisa menimbulkan gesekan. “Baru akan kami koordinasikan. Dari teman-teman kepolisian juga menyoroti peluang gesekan di tingkat bawah ini,” tandasnya. (eri/laz/ong)