SLEMAN- Draf pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilempar oleh eksekutif ke DPRD menuai banyak kritik. Salah satunya karena tidak menyebut waktu pe-nyelenggaraan pilkades yang direncanakan serentak. Padahal, sebagian besar desa penyelenggara telah membentuk kepanitiaan. Seseorang yang mengaku warga Sleman berkirim SMS ke Radar Jogja. Pada intinya, pengirim SMS yang mengenalkan diri sebagai salah satu panitia pilkades telah membentuk tim sejak 18 Februari. Dia juga menyebut bahwa Pemkab Sleman selaku penyelenggara pilkades di 35 desa telah menentukan pelak-sanaan pilkades serentak pada 21 April.
Namun, hingga kemarin belum ada surat perintah tertulis dari kabupaten. “Kami kurang sreg dengan masalah ini,” tulis sumber tersebut melalui telepon seluler kemarin (25/2).Ketua Panitia Khusus Raperda Pilkades DPRD Sleman Hendrawan Astono mengakui adanya ke-ruwetan tersebut. Politikus PKS itu merasa butuh melakukan kajian mendalam terhadap materi draf raperda. Setidaknya, Hendrawan butuh masukan dari kalangan akademisi maupun tokoh masya-rakat. “Tentu butuh public hearing untuk masukan tambahan,” ujarnya.Politikus PKS itu malah me-nyebut jika draf raperda belum menyentuh hal-hal teknis yang substansial. Termasuk tentang jadwal pelaksanaan pilkades. “Itu (draf) hanya implementasi permendagri dan PP. Sepintas seperti copas (copy paste) aturan pusat,” bebernya.
Selain soal pelaksanaan, Hendrawan menyoroti materi draf tentang syarat kepala desan dan potensi muatan lokal. “Maksudnya belum jelas,” lanjutnya. Hendrawan berpendapat, regulasi pilkades seharusnya memuat unsur inti dan pen-jelasannya secara detil. Misalnya, tentang syarat calon tak boleh hanya seorang atau paling banyak lima pelamar. Nah, klausul itu perlu diperjelas dengan me-kanisme seleksi untuk penetapan calon. Draf menyebutkan jika hanya ada seorang calon, maka panitia melakukan perpanjangan pen-daftaran hingga 20 hari. Menurut Hendrawan, hal itu akan meng-ganggu proses penjadwalan. “Bahkan, jika sampai batas waktu yang ditentukan tetap belum terpenuhi, otomatis pilkades tak bisa dilaksanakan,” paparnya.
Karena itu, mewakili pansus pilkades, Hendrawan meng-ingatkan perlunya membahas ulang muatan raperda sebelum penentuan tanggal pelaksanaannya.Dari klarifikasi dengan tim perumus raperda, Hendrawan mengusulkan agar jadwal pilkades menunggu setelah pengesahan raperda.Kasubbag Administrasi Bagian Pemdes Sekretariat Daerah Sleman Wawan Widiantoro menyatakan, sejauh ini telah menjalankan beberapa tahapan pilkades. Yakni membentuk panitia, menyusun rencana anggaran belanja, dan membuat tata tertib sementara. “Namun untuk kepastian pelaksanaannya kami tetap harus menunggu perda ini ditetapkan,” katanya. (yog/din/ong)