JOGJA – Terdakwa dugaan ko-rupsi dana hibah PBVSI, Wahyono Haryadi menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 143 KUHAP. Penilaian itu disampaikan karena berkas dakwaan tidak me-nyebutkan secara detail waktu peristiwa terjadinya tindak pi-dana. Atas dasar itu, ia meminta kepada majelis hakim menolak seluruh dakwan jaksa.”Dakwaan tidak menyebutkan waktu kejadian dan tanggal keja-dian. Jaksa hanya menyebutkan tahun kejadian yaitu 2012,” kata penasihat hukum Haryadi, Beni Parwadi SH saat membacakan eksepsi atas dakwaan jaksa ke-marin (26/2).
Selain itu, Haryadi menganggap dakwaan jaksa tidak cermat alias kabur. Ini menyusul dakwaan jaksa yang tidak menyebutkan apa pe-ran Haryadi dalam penyalahgu-naan dana hibah tersebut. “Klien kami lebih banyak berada di la-pangan, tidak tahu urusan keu-angan,” tepisnya.Setelah pembacaan pembe-laan, sidang dihentikan dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi terdakwa. “Kami akan tanggapi eksepsi terdakwa,” kata JPU Diliana SH.Selain Haryadi, perkara ini me-nyeret Plt Ketua KONI Kota Jogja Iriantoko Cahyo Dumadi sebagait ersangka. Pada 2012, PBVSI menda-patkan hibah melalui KONI Jogja sebesar Rp 604,2 juta. Dana itu untuk peningkatan performa PBVSI. Namun, realisasinya uang Rp 66,7 juta tidak digunakan untuk PBVSI melainkan dialihkan ke klub Yuso sebesar Rp 287,4 juta dan PSIM sebesar Rp 250 juta.
Dari LHP BPK disebutkan, atas penyimpangan penggunaan dana hibah PBVSI itu mengaki-batkan kerugian keuangan ne-gara Rp 537,49 juta. Atas perbua-tannya tersebut, Haryadi didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pa-sal 18 dan pasal 9 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No-mor 20 Tahun 2001 tentang pem-berantasan tindak pidana ko-rupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mar/jko/ong)