MUNGKID – Pemkab Magelang me-ngalokasikan anggaran Rp 54 miliar untuk kenaikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPP) tahun ini. Dana ini dikhususkan bagi PNS yang akan menerima kenaikanTPP berda-sarkan beban kerja yang mereka terima. TPP ini sifatnya tidak melekat pada gaji dan diberikan sesuai tingkat ke-hadiran serta jam kerja.Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, dalam upaya meningkat-kan kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemkab Magelang, akan ada kenaikan TPP berdasarkan beban kerja. Pemberian TPP ini dengan mem-perhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD. Adapun dasar hukumnya sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae-rah
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refor-masi Birokrasi 2010-2015, pe-merintah menerbitkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan penataan birokrasi untuk per-baikan dan peningkatan kiner-ja. Dalam pelaksanaan regulasi ini, pemda harus menyediakan dukungan berbagai sumber.”Di sisi lain, kebijakan mora-torium pengadaan CPNS menga-kibatkan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kekurangan formasi pegawai. Dampaknya, beban kerja PNS semakin berat dan kompleks,” kata Bupati saat sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang TPP Ber-dasarkan Beban Kerja di ruang Bina Praja Setda Pemkab Mage-lang, kemarin (27/2).Bupati menjelaskan, Pebup Magelang Nomor 44 Tahun 2009 tentang TPP yang sebelumnya dijadikan dasar aturan kini sudah tidak sesuai dengan per-kembangan regulasi reformasi birokrasi.
Sehingga, aturan yang baru tentang TPP diganti Perbup Nomor 9 Tahun 2015. Per bedaan antara keduanya, adanya unsur reward dan punishment pada kinerja PNS.”Sebagai pelaksanaan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 3 angka 11,” jelasnya.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ma-gelang Erie Sadewo menam-bahkan, kenaikan TPP akan diikuti variabel penilaian ber-dasarkan beban kerja. Jika PNS yang bersangkutan tidak disiplin, akan dihadapkan pada sanksi disiplin dan pengurangan jum-lah TPP yang diterima.Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang Djoko Tjahyono mengatakan, pemda meng-alokasikan anggaran Rp 54 miliar untuk kenaikan TPP. Adapun pencairan TPP Januari-Maret akan cair penuh.”Untuk April seterusnya, harus disertai penilaian kedisiplinan. Di antaranya, apel pagi, ke-hadiran, serta ketaatan jam kerja,” katanya. (ady/hes/ong)