rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur pemilihan kepala desa (pilkades) kian santer. Kini, mosi tak percaya terhadap lembaga pemerintah dan dewan mulai ditunjukkan paguyuban kepala desa se-Sleman Suryondadari.Ketua Suryondadari Sismantoro mem-pertanyakan lamanya proses penyusunan perda oleh eksekutif. Pun demikian lambannya dewan mengambil sikap untuk memberi kepastian pengesahan raperda. Padahal, sejak awal Februari, draf raperda sudah ada di tangan para politisi di gedung parlemen Sleman. Sismantoro meminta dewan tidak mengulur-ulur penetapan raperda. “Mereka ngapain saja. Selama lima bulan sejak dilantik tak tampak progres kerjanya,” sindir Sismantoro kemarin (27/2). Kades Candibinangun, Pakem itu me-nengarai kesibukan dewan yang “rajin” ngelencer ke luar daerah menjadi peng-hambat dalam pembuatan produk hukum untuk daerah sendiri. Selain itu, muncul kecurigaan ada oknum yang “bermain” terhadap raperda, sehingga tidak segera disahkan. Apalagi, dewan masih mengulur waktu untuk public hearing dan meminta pendapat kalangan akademisi. “Ada apa ini,” katanya setengah bertanya. Sismantoro mengatakan, anggota Suryondadari mulai gerah lantaran Pemkab Sleman telah menginstruksikan pemerintah desa untuk membentuk kepanitiaan pilkades.
Namun, sampai saat ini belum ada regulasi yang menjadi payung hukumnya. Lebih ekstrim, lanjut Sismantoro, anggota Suryondadari mengusulkan agar pemerintah cukup mengandalkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanpa harus berpegang pada peraturan daerah. Terlebih, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa. “Kalau nggak bisa pakai itu, ya, gunakan perda lama saja,” pintanya. Sismantoro menilai, draf perda yang disusun tim eksekutif cukup mengakomodasi pilkades. Apalagi dalam penyusunannya telah meminta masukan dari perangkat desa. Dengan dalih itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi dewan untuk menunda pengesahan raperda. Jika sampai tertunda seperti periode lalu, Sismantoro khawatir akan muncul persoalan baru di desa. Ya, dua tahun lalu dewan tak jadi mengesahkan perda pilkades, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 2013 menggunakan acuan regulasi lama. Yakni, Perda Nomor 3 Tahun 2007. Urung dilakukannya revisi perda hanya gara-gara polemik tentang batasan usia bagi calon kades. Sismantoro khawatir, jika pengesahan raperda pilkades molor lagi, bakal terjadi kekosongan jabatan kepala desa di 35 desa. Itu berarti, pemkab harus menunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) atau penanggungjawab (PJ) kades. “Jika itu terjadi, pembangunan dan program desa bakal terganggu,” bebernya. Sismantoro berargumen, seorang “Plt atau PJ” bukanlah pejabat definitif sehingga kewenangannya terbatas. Plt dan PJ tak bisa mengeluarkan kebijakan yang bersifat urjen bagi masyarakat. Dua wakil ketua DPRD Sleman, Sukaptono dan Inoki Azmi Purnomo dengan kompak menyatakan dewan tak punya kepentingan dalam regulasi pilkades. Hanya, panitia khusus yang menangani hal tersebut mengedepankan kehati-hatian. Inoki beralasan, regulasi tersebut bakal berlaku lama sehingga harus mampu mengakomodasi semua pihak. “Kami inginnya juga lebih cepat. Itu lebih baik. Tetapi tidak boleh gegabah, dong, supaya hasilnya baik” ungkap Sukaptono usai salat Jumat di Masjid Agung Sleman. (yog/din/ong)