ADY DAYA/RADAR JOGJA
LENGANG: Suasana di Terminal Salaman, Megelang tampak lengang kemarin. Pemanfaatan terminal ini masih terganjal masalah status tanah.
MUNGKID – Dua terminal di Kabupaten Magelang, yakni Terminal Salaman dan Muntilan, disinyalir bermasalah. Permasalahan tersebut, terkait status tanah yang belum tuntas penyelesaiannya. Atas kondisi itu, DPRD Kabupaten Magelang mendorong pemkab segera menyelesaikan per-masalahan tersebut. Sebab jika terus berlarut-larut, ditakutkan jadi bom waktu permasalahan baru.”Sudah saatnya pemkab melakukan penataan yang komprehensif terhadap keberadaan terminal. Karena masih ada beberapa terminal yang disinyalir status tanah masih bermasalah. Seperti di Muntilan dan Salaman,” kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh kemarin.
Permasalahan status tanah tersebut sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penyelesaian. Karena itu, politikus PKB ini mendesak pemkab segera mengalokasikan anggaran yang pantas bagi pembangunan terminal. “Pemkab hendaknya mampu men-ciptakan fasilitas yang berkualitas terhadap sarana dan prasarana di area terminal. Sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang berusaha memanfaatkan jasa terminal,” jelasnya.Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pemkab dan DPRD menyetujui Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Raperda ini diharapkan bisa membantu program pemerintah dalam meningkatkan layanan transportasi publik. Ketua Komisi III yang juga Ketua Pansus Raperda M. Sobikin menyatakan, pemerintahberupaya memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di beberapa terminal. Seperti terminal Secang, Borobudur, dan Tegalrejo. Dengan fasilitas yang disiapkan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menarik retribusi.”Retribusi ini diharapkan dapat menutup atau menggantikan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu,” katanya.
Ada pun yang menjadi perhatian dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, antara lain dinas perhubungan diminta proaktif melakukan penanganan terhadap keberadaan terminal di Kabupaten Magelang.Terkait penentuan besarnya tarif retribusi penempatan ruko, kios, los, dan halaman di beberapa terminal, hendaknya tidak semata-mata menge-depankan profit. “Harus didasari adanya simbiosis mutualisme antara unsur pengguna dengan pemerintah daerah selaku peyedia jasa,” pintanya.Bupati Magelang Zaenal Arifin menyampaikan, penetapan Raperda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan upaya pemkab memberikan kepastian hukum dalam penggunaan fasilitas yang disediakan pemda di terminal. Berdasar perda tersebut, pemda mempunyai dasar untuk penghitungan tarif retribusi yang dikenakan bagi para penempat ruko, kios, los, dan halaman.”Proses penempatan kios dan los baru di Terminal Secang, Borobudur, dan Tegalrejo bisa segera terlaksana,” katanya. (ady/hes/ong)