Oleh: H. Subardi SH, MH
Ketua DPW Partai NasDem DIJ
Sebagai konsekuensi negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka, menjadi kewajiban bagi partai politik yang mendapatkan amanat Undang-Undang Dasar 1945: gubernur, bupati, wali kota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis.
KEMUDIAN aturan pelaksanaannya telah diterbitkan UU tentang Pilkada atas perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemili-han gubernur, bupati dan wali kota yang pro-sesnya melalui pemilihan secara demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, ra-hasia, jujur dan adil dalam satu pasangan calon.Sebagaimana amanat undang-undang bahwa pasangan calon peserta pemilihan kepala dae-rah, harus diajukan oleh partai politik atau ga-bungan partai politik. Ini memberi tugas seka-ligus tanggung jawab kepada partai politik termasuk Partai NasDem dalam rangka pene-tapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas sesuai kehendak rakyat.
Berkaitan dengan hal tersebut Partai NasDem membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi bakal calon perseorangan dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui me-kanisme yang demokratis dan transparan serta wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.Dalam kesempatan ini sesuai agenda pemi-lihan kepala daerah secara serentak, di wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta, Partai NasDem telah memulai tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati (wabup) untuk daerah Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Pendaftaran dilakukan di setiap kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul sejak 24 Februar sampai dengan 4 Maret 2015. Mereka yang akan mendaftarkan diri tidak dipungut biaya alias gratis.Setelah penjaringan, DPD Partai NasDem masing masing daerah kabupaten akan melakukan veri-fikasi adminitrasi yang meliputi persyaratan calon bupati/wakil secara umum dan persyaratan se-cara khusus. Persyaratan umum sebagaimana ketentuan yang diamanatkan undang-undang pemilihan kepala daerah.
Sedangkan persyaratan secara khusus adalah yang ditentukan oleh DPP Partai NasDem yang meliput bakal calon adalah seseorang yang mengakar di mayarakat, memi-liki integritas moral yang baik, dan tokoh yang popular/menjadi panutan di masyarkat.Memiliki kemampuan/berpengalaman luas di bidang sosial kemasyarakatan, berprestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela. Tidak memiliki masalah hukum dan persyaratan adminitrasi lainnya.Tahapan verifikasi diharapkan dapat disele-saikan pada 5 Maret 2015. Selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul mengadakan rapat pleno menentukan nominasi bakal calon bupati/wakil-nya, untuk disampaikan ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Daerah Isti-mewa Jogjakarta. Kemudian Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem mengadakan rapat pleno mengesahkan nomisasi bakal calon bu-pati/wakil bupati yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem tersebut dan dalam rapat pleno tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem dapat menambah 2 (dua) orang nominasi bakal calon bupati/wakil dimasing masing kabupaten. Selanjutnya DPW Partai NasDem Daerah Istimewa Jogjakarta mengajukan nominasi bakal calon bupati/wa-kil tersebut ke DPP Partai NasDem di Jakarta.Diharapkan pada pertengahan Maret 2015 berkas tentang nominasi bakal calon bupati/wakil nya telah diterima oleh DPP Partai NasDem di Jakarta. Tahapan selanjutnya DPP Partai NasDem melakukan survei elektabilitas dan akseptabilitas terhadap semua nominasi yang diajukan oleh struktur partai NasDem tingkat daerah dan wilayah beserta nominasi bakal calon bupati/wakil dari partai lain.
Pelaksanaan survei dilakukan oleh lembaga survei independen dengan durasi waktu sampai dengan pertengan April 2015. Setelah menda-patkan hasil survei DPP Partai NasDem mela-kukan kalkulasi politik untuk menetapkan bakal calon bupati/wakil yang akan mendapat-kan pengesahan menjadi calon bupati/wakil bupati.Pertimbangan kalkulasi politik salah satunya adalah hasil survei yang dilakukan oleh lem-baga survei independen sebagai referensi mengadakan pembicaraan dengan partai lain yang berkoalisi di tingkat pusat. Selanjutnya bersama partai lain tersebut diharapakan menjadi pengusung bersama calon bupati/wakil atau bisa disebut dalam undang-undang pilkada gabung-an partai politik sebagai pengus-ung bupati/wakil bupati. Tahapan penjaringan bakal calon bupati/wakil oleh DPP Partai NasDem dijadwalkan akhir April 2015 te-lah selesai, dan pendaftaran bakal calon terpilih ke KPU diper-kirakan pada Juni 2015. (*)