BANTUL – Struktur organi-sasi tata pemerintahan pemerin-tahan di tingkat kelurahan di-pastikan bakal lebih ramping menyusul adanya sejumlah re-gulasi dari pemerintah pusat. Namun demikian, jabatan ratu-san pamong se-Bantul yang berpotensi menjadi sasaran pe-rampingan ini bakal tetap aman hingga mereka pensiun.Sekretaris Paguyuban pamong dan lurah se-Bantul Tunggul-jati Sulistyo Atmojo menyebut-kan, tiga Permendagri, yaitu No112, 113, dan 114 Tahun 2015 berdampak pada adanya pe-rubahan struktur organisasi tata pemerintahan di tingkat kelurahan. Berdasarkan regu-lasi-regulasi ini, struktur orga-nisasi di kelurahan menjadi seksi pemerintahan, pembangu-nan, dan kesejahteraan rakyat (Kesra). “Dan staf Carik mak-simal tiga orang,” jelas Sulis, kemarin (1/3).
Selama ini, kata Sulis, ada enam bagian dalam tata pe-merintahan di tingkat kelurahan. Yaitu, bagian pemerintahan, pembangunan, kesra, keuangan, pelayanan, dan TU BPD. Selain itu, ada pula posisi jabatan ke-pala dukuh yang mewakili un-sur kewilayahan. Karena itu, struktur bagian keuangan, pe-layanan, dan TU BPD nantinya bakal dihilangkan menyusul ada regulasi baru ini.Meskipun begitu, Sulis me-minta para pamong yang po-sisinya terancam tidak perlu risau. Sebab, regulasi-regulasi baru ini tidak berlaku surut. La-gipula, keberadaan mereka juga bakal diatur dalam peraturan bupati (perbup) yang akan men-jadi garansi posisi jabatan me-reka. “Nah, ketika mereka pen-siun, pamong baru yang akan menyesuaikan dengan peraturan baru,” ujarnya.
Dengan adanya penyedera-hanaan struktur organisasi ini, Sulis pun berharap masyarakat, lurah, maupun pamong sama-sama proaktif dalam mengelo-la anggaran. Ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa yang mengamanatkan peran aktif masyarakat dan lembaga ma-syarakat dalam pembangunan desa. “Ini untuk meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat,” tandasnya.Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro menyatakan, akan ada ratusan pamong yang posisi jabatannya terancam bila regulasi ini berlaku surut. Untungnya, jabatan ratusan pamong ini akan tetap diper-tahankan hingga mereka me-masuki pensiun. “Kami bela-kangan ini juga kerap mendapat keluhan dari pamong-pamong ini,” ungkapnya.Menurutnya, DPRD juga bak-al mendorong bupati Bantul untuk tetap mempertahankan posisi mereka dalam perbup. Meski dipertahankan, pengha-silan tetap (siltap) pamong ini akan disesuaikan dengan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka. (zam/din/ong)