JOGJA – Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup) 2015 sudah di-tetapkan masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga kabupaten yakni Ban-tul, Sleman, dan Gunungkidul. Hanya saja, anggaran yang telah ditetapkan ini ber-peluang berubah mengingat penghapusan putaran kedua.Selain itu, sesuai tahapan, pilbup sampai dengan awal 2016 mendatang. Untuk ma-salah ini belum juga ada petunjuk dalam bentuk peraturan dalam negeri (Permen-dagri). KPU pun sampai sekarang belum jelas sumber pendanaan tahapan diawal 2016 ini.Komisioner KPU DIJ Divisi Pendidikan, Sosialisasi dan Humas Faried Bambang Suswantoro memastikan, tahapan pilkada bisa sampai 2016.
Sementara anggaran yang sudah disahkan dari APBD 2015. Artinya, KPU harus menyelesaikan tahapan pilkada sampai rekapitulasi akhir pada Desember tahun ini.”Harus ada solusi penganggaran di awal masa anggaran ini,” ujar Farid, akhir pekan lalu. Faried menjelaskan, tahapan yang ber-langsung sampai awal 2016 ini adalah jika terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Jika ini terjadi membutuhkan waktu penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) selama 45 hari.”Proses PHPU sendiri belajar dari pengala-man KPU membutuhkan dana Rp 25 juta – Rp 45 juta, maka perlu aturan penggunaan ang-garan 2016,” kata Faried.Untuk penggunaan anggaran tahapan Pilkada 2016, KPU masih akan menunggu aturan baru dari permendagri yang masih berupa draf tentang Tentang Tata Cara Penganggaran Pilkada. “Karena kalau tidak ada permendagri baru, kita akan menemui problem dalam laporan pertanggungjawa-ban,” imbuhnya.Ia berharap, jika tidak ada Permendagri, KPU pusat agar membuat aturan sebagai alternatif payung hukum untuk pegangan KPU di daerah. Ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengatasi persoalan sumber pengang-garan. Sedangkan buntut dari berlakunya UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, KPU Bantul, Sleman dan Gunungkidul harus mengubah anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran di Gunungkidul Rp22,8 miliar, Bantul Rp 13 miliar, dan Sleman Rp 24 miliar harus dipangkas karena dengan skema dua pu-taran.
“Kami sedang proses redesain anggaran sambil menunggu permendagri,” ujar Ang-gota KPU Bantul Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Humas Titik Istiwiyatun.Hal yang sama juga dilakukan KPU Sleman dan Gunungkidul. Dalam redesain anggaran ini KPU dari tiga kabupaten tersebut akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerin-tah Daerah (TAPD), termasuk koordinasi soal pencairan dana pilkada apakah per bulan atau per triwulan.Anggota KPU Sleman Indah Sri Wulandari menyatakan, pihaknya belum mengetahui berapa nominal penyusutan anggaran dari anggaran yang sudah disahkan melalui APBD Sleman sebesar Rp 24 miliar.Namun demikian, dia melanjutkan, ada be-berapa program yang sudah direncanakan yang sebelumnya tidak masuk dalam ang-garan tahapan pilkada. Seperti anggaran un-tuk relawan demokrasi dan anggaran sosiali-sasi untuk kaum disabilitas semacam buku panduan. (eri/laz/ong)