YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
TEGAS: Ketua Komisi B DPRD Sleman Nur Hidayat mengecek daftar harga saat inspeksi persuasif di salah satu toko modern di Jalan Monjali kemarin (2/3).
SLEMAN- Komisi B DPRD Sleman mewanti-wanti aparat Pemkab Sleman segera melayangkan surat peringatan ketiga untuk pengelola empat toko modern pelanggar aturan. Selain tidak mengantongi izin, empat toko berjejaring waralaba itu melanggar ketentuan jarak minimal seribu meter (1 Km) dari pasar tradisional. Itu seperti yang diatur dalam Perda No 18/ 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Keempat toko modern tersebut adalah, Circle K di Jalan Gejayan (Affandi), Caturtunggal, Depok; Circle K di Lapangan Parkir Bandara Adi Sutjipto, Maguwoharjo, Depok; Alfamart di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sariharjo, Ngaglik; dan Indomaret di Jalan Gito Gati, Pendowoharjo, Sleman.
“Keempatnya telah diberi surat peringatan (SP) 2. Segera harus di-SP 3, otomatis tutup,” tegas Ketua Komisi B Nur Hidayat di sela inspeksi persuasif toko-toko modern di Jalan Monjali kemarin (2/3).Empat toko modern tersebut sudah tidak bisa ditoleransi. Sebab, beberapa kali diperingatkan, mulai imbauan dan pem-binaan, hingga surat peringatan. Namun, pengelola tidak mengurus izin. Total sebanyak 90 toko berjejaring waralaba terdeteksi melanggar aturan. Dari jumlah itu, 35 unit di antaranya telah mendapat SP 1 karena tidak mengurus izin tapi beroperasi. Bahkan, sebagian buka 24 jam. Sisanya, 51 unit dalam tahap pembinaan. “Mereka (51 toko) punya izin tapi melanggar jarak dari pasar tradisional,” tambah Surana, anggota Komisi B.Anggota DPRD ini semakin geram dengan pertumbuhan toko modern yang seakan tidak terbendung oleh pemerintah daerah. Belum juga izin terpenuhi, pertumbuhan toko modern justru makin pesat selama 2014.
Saat itu muncul sedikitnya 30 toko waralaba baru, yang juga tidak berizin. “Butuh ketegasan pemerintah,” lanjutnya.Selain menyoroti perizinan, minuman keras beralkohol menjadi sasaran inspeksi. Untuk menindaklanjuti surat edaran menteri perdagangan tentang larangan berjualan minuman beralkohol. Padahal, Pemkab Sleman telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman beralkohol. Namun, regulasi tersebut masih me-mungkinkan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, atau C untuk diminum di lokasi tertentu. Misalnya, kafe, pub, atau bar yang menyatu dengan hotel. Juga di rumah makan bertanda talam kencana atau salaka.
Perda hanya melarang peredaran dan penjualan minuman memabukkan itu di toko-toko modern atau kios kelontong. “Aturan baru, minuman di Sleman harus nol alkohol. Perda akan direvisi,” tegas Nur Hidayat. Ketentuan tersebut, lanjut Dayat, berlaku per 16 April 2015. Dari tiga lokasi sasaran inspeksi, dewan tak menemukan satupun minuman beralkohol. Meskipun, Satpol PP pernah mendapati keberadaan minuman keras di salah satu toko modern di Jalan Monjali itu. (yog/din/ong)