Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja
BAHAS MEA: Mendagri Tjahjo Kumolo (paling kanan) didampingi Gubernur HB X dan Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto sebelum memukul gong tanda pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DIJ kemarin (3/3)
JOGJA – Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 ini otomatis berdampak pada daya saing produk-produk daerah. Sebab, dengan berlakunya MEA produk-produk luar negeri dari negara ASEAN bebas masuk ke Indonesia.
Menghadapi MEA, Pemprov DIJ sudah menyiapkan langkah antisipatif. Mereka berniat mengoptimalkan perlindungan terhadap UMKM dan industri kecil. Alasannya, mereka termasuk sektor yang rentan dengan berlakunya MEA.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan indikator sosial sebagai ancaman baru. Persoalan itu muncul dari perpaduan antara krisis keuangan global dan ketidaksiapan Indonesia menghadapi MEA 2015.
Menurut HB X, pada hingga akhir 2013, data pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan cenderung meningkat akibat pengaruh krisis global. “Dalam konteks rencana pembangunan daerah tahun 2015, perlindungan UMKM dan industri kecil di Jogjakarta lebih dioptimalkan,” kata gubernur pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DIJ kemarin (3/3).
Raja Keraton Jogja ini mengungkapkan, keberadaan UMKM dan industri kecil merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi persaingan global. “Semua UMKM di ASEAN akan bebas beroperasi di semua kawasan ASEAN, termasuk DIJ,” ungkapnya.
Untuk itu, HB X berharap dalam Musrenbang 2015 ini, mengajak semua elemen untuk melindungi UMKM dan industri kecil tersebut. “Adanya forum-forum tematik dalam Musrenbang ini agar benar-benar bisa mulai melepas baju ego sektoral, kemudian berpikir lintas sektor untuk menanganinya,” pintarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Rayanto menambahkan, Musrenbang saat ini menambah tahapan baru berupa forum tematik yang merupakan salah satu terobosan. “Tujuannya untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis lintas sektor,” ujarnya.
Tavip menjelaskan, isu strategis di DIJ antara lain kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran serta isu-isu wilayah di DIJ. “Forum tematik tersebut juga ditujukan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program lintas sektor,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah menyesuaikan program pemerintah pusat. “Sejauh ini perencanaan pembangunan jangka menengah belum karep (selaras) dengan pemerintah pusat,” katanya.
Mendagri juga berharap program pembangunan di daerah bisa terkoneksi dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. “Misalnya di DIJ terkoneksi dengan Jateng. Kulonprogo terkoneksi dengan daerah tetangga di Jateng,” tuturnya. (eri/laz/ong)