JOGJA – Langkah antisipasi sudah disiapkan Pemprov DIJ menghadapi kekosongan jabatan bupati di tiga kabupaten yakni Sleman, Ban-tul, dan Gunungkidul. Pemprov akan merang-kap jabatan dengan pejabat eselon IIA untuk menjadi pelaksana tugas (plt) di tiga kabupa-ten itu. Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ichsanuri mengatakan, pihaknya tak khawatir bakal mengalami kekurangan pejabat eselon IIA. Meski mulai Juni mendatang pejabat di ling-kungan pemprov harus mengisi kekosongan kepala pemerintahan itu.”Tidak masalah. Kalau kurang, nanti bisa dirangkap jabatan,” jelas Ichsanuri kemarin (3/3) usai mengikuti public hearing Raperdais Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub di DPRD DIJ.
Ia mengungkapkan, dengan skenario rang-kap jabatan, tak akan mengganggu kinerja pejabat tersebut. Sebab, menjadi plt tetap bisa menjalankan tugas utamanya menjadi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”Tidak akan mengganggu kinerja. Kan pagi bisa ngantor di sini (pemprov), siang bisa ke Bantul,” tambahnya.Dia menuturkan, skenario itu pernah dila-kukan tahun 1999 menjelang Pilbup Bantul. Kala itu ada pejabat di pemprov yang juga bertugas mengisi kekosongan kepala pemerin-tahan di Bantul. “Bisa berjalan lancar. Bahkan Pak Dahlan (Thaib) saat di kota, juga menja-bat Asisten (Sekprov),” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto mengatakan, jumlah eselon IIA di pemprov ada sekitar 30-an. Me-reka semuanya mengisi jabatan kepala SKPD, Assekprov, dan staf ahli gubernur.Jumlah tersebut masih berpotensi bertam-bah. Ini seiring dengan membengkaknya kelembagaan DIJ sebagai buntut dari Keisti-mewaan. Nah, jika kelembagaan ini berjalan dan pemprov harus mengisi kekosongan ke-pala pemerintahan di ketiga kabupaten itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangka-tan (Baperjakat) DIJ akan mempromosikan eselon III.”Kan juga banyak eselon III yang siap untuk naik. Itu (promosi) bisa dilaksana-kan,” terangnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangu-nan (Musrenbang) DIJ memastikan, pengis-ian jabatan itu akan diberikan ke provinsi. Ini sebagai bentuk antisipasi netralitas dari PNS. “Kalau Sekda (Sekretaris Daerah kabupaten/kota) nanti bisa disalahgunakan,” tandasnya.
Nantinya, sebagai petunjuk pengangkatan yang memuat persyaratan dan hal-hal lain, pihaknya akan menerbitkan Peraturan Men-dagri. “Sekarang baru disusun. Kami masih intensif berkomunikasi dengan KPU,” kata politikus dari PDI Perjuangan ini.Komisioner KPU DIJ Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Faried Bambang Siswantoro menjelaskan, mulai Juni, pem-prov harus menyiapkan pejabat untuk mengisi plt. Itu untuk Kabupaten Bantul, kemudian Agustus Sleman, dan Oktober di Gunungkidul. “Selama kekosongan harus ada plt. Demi netralitas memang harus dari provinsi,” usulnya. (eri/laz/ong)