BANTUL – Badan Kepega-waian Daerah (BKD) memasti-kan proses rekrutmen calon pegawai non pegawai negeri sipil (PNS) RSUD Panembahan Senopati berjalan transparan. Ini untuk meminimalisasi prak-tik titip-menitip calon pegawai yang dilakukan sejumlah pihak. Tim Sekretariat rekrutmen calon pegawai non PNS Danang Wijayanto mengatakan, pendaf-taran dan cetak KTP dilakukan secara online. Sehingga seluruh data peserta yang mendaftar proses rekrutmen ini dapat di-pantau. “Yang mendaftar ada sekitar 500 orang,” terang Danang di kantornya, kemarin (3/3).Ada sejumlah tahapan yang ha-rus dilalui para pendaftar ini. Mu-lai, tes tulis, hingga praktik. Hanya saja, para pendaftar tak dapat mengikuti ujian praktik bila me-mang hasil tes tulis mereka tak masuk kualifikasi. Ini karena dari 500 pendaftar, hanya 120 orang yang nantinya diangkat menjadi pegawai non PNS. “Hasil tes ini juga sudah komputerisasi sehing-ga dapat dilihat,” ujarnya.
Karena itu, analis kepegawai-an BKD Bantul ini pun memas-tikan celah praktik titip-menitip calon pegawain non PNS sang-at kecil. Terpisah, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengaku tidak mengetahui adanya proses re-kruitmen calon pegawai non PNS di RSUD. Selain itu, dia juga ti-dak mendapatkan konfirmasi dari rumah sakit plat merah tersebut.”Kami juga nggak ada komunikasi dengan direktur RSUD,” tandasnya.Apakah tidak melakukan kla-rifikasi terkait adanya informasi titipan calon pegawai non PNS dari anggota dewan? Politikus PDIP ini mempersilakan Ko-misi D memanggil sejumlah pihak untuk menjernihkan in-formasi yang mencoreng wajah institusi DPRD. Toh, mereka sen-diri yang mendengarnya. “Yang jelas tidak ada komitmen antara dewan dan RSUD,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan se-belumnya, sejumlah anggota Komisi D menyoroti proses re-kruitmen pegawai non PNS RSUD. Ini karena berhembus kabar ada anggota dewan punya titipan calon pegawai non PNS. “Ka-barnya ada 15 calon pegawai di RSUD titipan anggota DPRD,” jelas anggota Komisi D Subchan Nawwawi.Karena itu, politikus PKB ini pun mendesak agar informasi miring yang menerpa parlemen Bantul tersebut segera diusut. “Juga sudah menjadi kewajiban komisi melakukan pengawasan,” tambahnya. (zam/din/ong)