KULONPROGO – Tim Persia-pan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) melanjutkan konsultasi publik ulang di Kantor Kecama-tan Temon, kemarin (3/3). Se-suai jadwal, konsultasi publik diikuti warga Desa Glagah yang memiliki hak tanah namun be-lum mengikuti proses konsultasi publik sebelumnya.Sebagian besar warga meru-pakan anggota paguyuban Wa-hana Tri Tunggal (WTT). Me-reka datang mengikuti konsul-tasi publik sekaligus menggelar aksi unjuk rasa menolak ren-cana pembangunan bandara. Aksi berlangsung relatif tertib dan damai.Sama seperti konsultasi publik ulang sebelumnya.
Formulir warga dibawa perwakilan peng-urus WTT dan diserahkan kepada tim persiapan bandara. Isinya juga sama, keberatan atau peno-lakan bandara. Pengurus WTT juga sempat memprotes data undangan yang dinilai janggal. Sementara warga WTT lainnya tertib menunggu panggilan kon-sultasi publik, sebagian yang lain berorasi dari balik pagar Kantor Kecamatan Temon. Secara ber-gilir warga WTT kemudian di-panggil satu per satu masuk ke pendapa kecamatan untuk mela-kukan konsultasi.”Kami tetap menolak. Kami tunjukkan bahwa WTT ada dan mempunyai tanah, bukan seka-dar penggarap,” ucap Ketua WTT Martono.
Martono mengungkapkan, ke-datangan warga dalam konsul-tasi publik ulang kali ini sekaligus memprotes tim persiapan ban-dara. Itu terkait data undangan dalam konsultasi publik ulang yang dinilai tidak valid. Menurut Martono, ada warga yang ter-dampak namun tidak diundang.”Saya tidak tahu, ini kesalahan tim atau kades dalam penda-taan. Dari pendataan kami, ada warga yang terdampak langsung justru tidak diundang. Jumlah-nya ada 20-an orang,” ungkapnya.Menurut Martono, sebagai pemilik lahan, WTT menilai tempat tinggal mereka meru-pakan area yang memiliki ba-nyak kearifan lokal dan tempat- tempat peninggalan bersejarah. Sehingga tanah itu sudah se-layaknya diwariskan secara turun temurun. “Ada situs Gunung Lanang, ada kesenian jathilan semua itu wa-risan.
Jadi jika nantinya izin pe-netapan lokasi (IPL) tetap diter-bitkan dan bandara dibangun, WTT akan menempuh jalur hu-kum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Kami juga akan datang langsung ke gubernur DIJ agar bandara dibatalkan,” ujarnya.Tim Community Development Pembangunan Bandara seka-ligus Humas Tim P2B2 dari PT Angkasa Pura I Ariyadi Subagyo mengatakan, dalam proses pendataan tim persiapan meng-gunakan jaringan pemerintah hingga tingkat pedukuhan. Sehingga data yang dijadikan dasar penerbitan undangan tentunya akurat. “Jika kemudian tidak akurat dan benar masih ada warga ter-dampak yang belum diundang, itu akan menjadi materi dalam rapat evaluasi. Kami juga masih memberi kesempatan tanggal 20 Maret 2015 mendatang untuk konsultasi publik ulang,” terang-nya. (tom/ila/ong)

Jika Tak Logis, Pembebasan Tanah Jalan Terus

SEMENTARA ITU, Tim Com-munity Development Pembangu-nan Bandara sekaligus Humas Tim P2B2 dari PT Angkasa Pura I Ariyadi Subagyo menjelaskan, proses pendataan hingga tingkat desa memang menemui bebe-rapa kesulitan. Pasalnya, juga ada kasus perpindahan atau jual beli tanah. Sehingga secara de jure tanah itu milik A, namun secara de facto tanah itu sudah milik si B. “Nah, ini juga masih dalam klarifikasi,” jelasnya.Berdasarkan catatan atau hasil sementara konsultasi publik ulang pada Selasa (3/3) menyebutkan, warga yang hadir meliputi warga yang diundangan pada tanggal 26 Februari 2015 lalu dan tanggal 4 Maret 2015.
Sehingga warga yang diundang tanggal 3 Maret seba-nyak 150 warga, hadir 125 warga. Rinciannya 26 warga sepakat, dan 99 warga lainnya keberatan. Se-mentara warga yang diundang 4 Maret 2015 namun sudah hadir kemarin (3/3) sebanyak 94 orang. Dari jumlah itu satu warga me-nyatakan sepakat dan 93 sisanya menyatakan keberatan. Adapun warga yang diundang pada 26 Februari 2015 namun baru bisa hadir kemarin (3/3) sebanyak sepuluh orang dan semua menyatakan keberatan. Hasil tersebut sudah diperkirakan tim persiapan. Sebab yang diun-dang dalam konsultasi ulang hari ini adalah warga yang kebe-ratan dan belum hadir sebelum-nya dan mayoritas anggota WTT.Ariyadi mengakui, konsultasi publik ulang kali ini menjadi kesempatan tim untuk melaku-kan diskusi dengan tokoh WTT.
Tim tetap menyambut baik ke-datangan warga WTT, sekaligus bisa menyampaikan berbagai informasi dan penjelasan ren-cana pembangunan bandara baru secara lebih gamblang. “Warga WTT selama ini banyak yang belum mengikuti sosial isasi dan konsultasi publik rencana bandara tersebut. Jadi sangat wa-jar jika belum begitu jelas dalam menerima informasi dari tim hingga tetap bersikukuh melaku-kan penolakan,” ucapnya. Sementara itu, Assek II Pemkab Kulonprogo Triyono menambah-kan sebagai warga negara juga aparat pemerintah dalam ber-buat harus mengindahkan regu-lasi yang berlaku. Termasuk pem-bebasan tanah, dasarnya adalah Undang-Undang No 2 tahun 2012. Jika kemudian ada penolakan maka akan dikaji oleh Tim Kebe-ratan yang dibentuk gubernur. “Tim akan mengkajinya, ke-beratan yang diungkapkan itu logis atau tidak. Jika alasan yang disampaikan tidak logis, tim akan menyampaikan tidak logis dan gubernur akan menolak kebe-ratan warga. Artinya pembeba-san tanah jalan terus,” jelas Triyono. (tom/ila/ong)