GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
RAPAT DENGAR PENDAPAT: Dari kiri, KRT Yudahadiningrat, KGPH Hadiwinoto, dan GKR Condrokirono, saat menghadiri public hearing Raperdais Pengangkatan Gubernur di Gedung DPRD DIJ, kemarin (3/3).
JOGJA – Sempat muncul per tanyaan di masyarakat dan hingga kini belum ada kejelasan soal paugeran Keraton, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X akhirnya bersikap. HB X berniat untuk membuka peraturan tak ter-tulis di Keraton itu ke publik. Raja Kraton Ngayogyakarta Hadining rat ini menyatakan akan mengungkapkan sendiri. “Nanti saya ucapkan sendiri pada wak-tunya,” ucap Sultan. Ditanya kapan waktunya, HB X mengatakan lihat perkembangan.HB X mengatakan ini kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna kemarin (3/3). HB X pun mengaku tak akan mencam-puri Raperdais yang merupakan kewenangan pemerintah yang tidak menyentuh persoalan Keraton. “Itu kewenangan pemerintah. Bukan Keraton,” katanya.
Sebelumnya, HB X mengusulkan agar Pasal 3 huruf N itu dipangkas.Namun demikian, jika usulan pemangkasan Pasal 3 huruf N itu dianggap menyalahi, ia tak mem-permasalahkan. HB X menganggap dalam pasal itu memungkinkan untuk ditam-bah karena ada klausul “antara lain”. “Tidak masalah kan ada kalimat antara lain,” tambah bapak lima puteri ini.Sementara itu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Isti-mewa (Raperdais) Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub yang tak rampung-rampung menjadi pertanyaan dari masyarakat. Ini terlihat saat Pansus Raperdais meng-gelar rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD DIJ, kemarin (3/3)
Dalam acara yang bertujuan me-nyerap aspirasi langsung dari ma-syarakat ini, salah seorang peserta Sukarjo dari Paguyuban Dukuh (Semar Sembogo) menyesalkan pembahasan yang mbulet. Padahal, pembahasan Raperdais ini sudah kelar kala periode 2009-2014 lalu.”Rembukan ngene iki wes ono kepentingan yang masuk. Jane ora masalah. Ono kepentingan dadi problem,” sesal Sukarjo saat memberikan masukan di RDP.Ia mengungkapkan, dewan se-harusnya bisa bekerja independen. Sebagai lembaga yang sejajar dengan posisi kepala daerah, dewan harus menolak untuk ditekan. “Dewan tidak boleh ditekan,” sarannya.Jika telah ada tekanan yang ma-suk, kata dia, kinerja dewan men-jadi seperti saat ini. Pembahasan Raperdais yang seharusnya tak masalah jadi tak segera selesai. Hanya mbulet membahas Pasal 3 huruf M tentang penulisan daf-tar riwayat istri, pendidikan, anak, dan keluarga kandung menjadi daftar riwayat hidup saja.
Ahmad Subarjo dari Kasihan, Bantul, juga menyesalkan pembahasan Ra-perdais yang seperti tanpa ujung pangkalnya. Tahun lalu, pembaha-sannya gagal disahkan karena per-soalan penulisan provinsi. Kini pem-bahasan oleh wakil rakyat periode 2014-2019 juga terjadi masalah mengenai penulisan salah satu pasal.”Kami dari masyarakat sebenar-nya juga ingin urun rembug. Yaitu, menetapkan Sultan dan Paku Alam tidak berpolitik,” katanya. Soal penulisan pasal, ia menegaskan, lebih baik sesuai UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Karena, sejak saat itu, hal tersebut sudah se-suai dengan aspirasi masyarakat.Hal berbeda diungkapkan pe-giat kesetaraan gender. Mereka yang melakukan aksi di depan kantor DPRD DIJ sebelum RDP berlangsung, menolak adanya peraturan yang bias gender. ” Sebaiknya memang hanya riwayat hidup. Ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang tak diskriminasi terhadap perem-puan,” tandas Arnabun dari Forum Komunikasi Perempuan Politik.
Penolakan penulisan utuh sesuai dengan UUK ini juga mengemu-ka dari akademisi UGM. Gamayan-ti, dosen Psikologi UGM me-negaskan, sesuai dengan hukum internasional, tak boleh ada pe-raturan yang bias gender.Ini berlaku juga untuk penyusu-nan Raperdais Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub ini. Jika tetap secara eksplisit memaksa-kan menuliskan daftar riwayat istri, hal itu akan melukai kaum perem-puan. “Tata perundang-undangan tidak memperbolehkan penulisan tersebut,” pesannya.Ketua Pansus Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub DPRD DIJ Slamet mengatakan, aspirasi ini semakin mengerucutkan penda-pat. Pihaknya tinggal membahas secara internal hal tersebut. “Ma-sukan ini sangat penting bagi pan-sus untuk membuat kesimpulan. Tanpa harus melewati mekanisme voting,” katanya.
Apalagi, sebelum ada rapat dengar pendapat ini, pihaknya juga telah mengundang pakar hukum. Hasilnya, dari dua pakar yang hadir, mereka tak sepakat jika Raperdais ini ber-lawanan dengan peraturan di atasnya. “Semuanya menjadi masukan bagi pansus untuk memutuskan Raperdais ini sebelum diparipurnakan,” terang politikus dari Partai Golkar ini. Soal dugaan tekanan terhadap Pansus sehingga pembahasan ber-dampak tak segera rampung, Slamet menampiknya. Pansus selama ini hanya berhati-hati agar Raperdais yang disepakati nanti sesuai aspi-rasi masyarakat. Juga tak berlawanan dengan peraturan di atasnya.”Tidak ada tekan menekan. Kami tetap bekerja profesional,” kilah wakil rakyat dari Dapil Gunungkidul ini. (eri/laz/ong)