ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA
SEPI: Kondisi Terminal Muntilan yang tidak ramai. Saat ini, tanah terminal tersebut disinyalir status tanahnya bermasalah.
MUNGKID – Rencana pemerintah pusat menginventarisir lahan yang dilalui jalur kereta api sudah sampai pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop VI/ Jogjakarta. Sejauh ini, PT KAI mendukung upaya yang dilakukan pemerintah pusat. Terutama mengenai inventarisasi agar lahan lebih jelas kepemilikanya. Selama ini, masalah lahan tersebut dinilai masih abu-abu.PT KAI mengaku mendapat informasi tentang rencana pemerintah pusat yang akan menginventarisasi lahan PT KAI ter-sebut
Upaya ini dinilai bagus. Apa-lagi lahan yang diinventarisasi merupakan lahan PT KAI se-Jawa. “Kalau mau diinventarisasi malah bagus. Jadi akan diketahui, siapa yang berhak dan yang tidak berhak,” kata Deputy PT KAI Daop VI/Jogjakarta Andika Tri Putranto via telepon, kemarin (3/3).Menurut Andika, lahan PT KAI yang sekarang tidak digunakan lagi. Namun, pada prinsipnya masih menjadi hak perusahaan milik negara yang mengurusi moda darat tersebut. Dalam kenyataannya, banyak yang sudah ditempati warga.Sejalan dengan itu, belakangan ini PT KAI berusaha mem perbarui sewa dari pengguna.
Ini senga-ja diikat kontrak agar ada ke-jelasan status, siapa penyewa lahannya. Apalagi soal tarif se-wanya, seandainya digunakan sebagai fasilitas umum, tentu saja PT KAI memberikan ke-bijakan harga berbeda.”Kami sudah punya aturan perhitungan sendiri,” jelasnya. Dijelaskan, sampai kini hak pakai lahan adalah Departemen Perhubungan, dDalam hal ini diwakili PT KAI. Bahkan, kini tengah dalam proses pengurusan menjadi hak PT KAI. Sementara, bagi pengguna lahan PT KAI yang tidak mem-bayar sewa, ungkap Andika, harusnya ada denda.
Sebab yang namanya aset harus meng-hasilkan. Sebelumnya, status tanah yang diklaim milik PT KAI akan diin-ventarisasi pemerintah. Ini ter-kait legalitas perusahaan per-keretaapian dalam menyewakan lahan kepada pihak lain. Salah satunya lahan yang ada di Ke-camatan Muntilan. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Ismail Deu menga-takan, pihaknya menyempatkan pergi ke Jakarta untuk mena-nyakan kebenaran sewa lahan Terminal Bus Muntilanpada PT KAI. Selain untuk kejelasan soal kepemilikan lahan, status lahan di Terminal Muntilan juga sempat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Magelang.
Ismail Deu mendatangi Dirjen Perkeretaapian dan Dirjen Ke-kayaan Negara pada Kemen terian Keuangan. Atas penelusuran tersebut, ia memperoleh infor-masi adanya rencana mengin-ventarisasi lahan PT KAI se-Jawa. Terutama yang sudah sejak lama tidak dipergunakan lagi. “Kami tengah menunggu hasil dari pusat,” kata Ismail Deu. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Hiatun Wafiroh mendesak, pemkab melakukan penataan yang kom-prehensif terhadap keberadaan terminal. Karena masih ada be-berapa terminal yang disinyalir status tanahnya bermasalah. Yakni, Terminal Bus Muntilan dan Salaman. (ady/hes/ong)