Women Day; Kampanye Pentingnya Kesetaraan Gender

Setiap 8 Maret, seluruh perempuan di dunia memperingati Hari Perempuan Sedunia atau Women Day. Itu adalah hari besar untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Sejauh mana kiprah perempuan di Jogjakarta dewasa ini?
HARI Perempuan Sedunia sesungguhnya mer-upakan kisah perempuan biasa menoreh catatan sejarah; sebuah perjuangan berabad-abad lama-nya untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seperti juga kaum laki-laki
Ide memperingati Hari Perem-puan Sedunia sebetulnya telah berkembang sejak seabad lalu, ketika dunia industri sedang dalam masa pengembangan dan pergolakan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan pemunculan paham-paham radikal. Di Jogjakarta, berdasarkan ca-tatan Pusat Studi Wanita UGM, saat ini keberadaan perempuan tak bisa dianggap enteng. Banyak perempuan Indonesia terutama di Jogjakarta, sukses menduduki posisi strategis, baik lembaga pe-merintah, maupun swasta.
Sebagai contoh, jabatan bu-pati/waki bupati, kepala dinas/SKPD, pimpinan Polri, perbankan, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Hal itu membukti bahwa geliat kesetaraan gender yang didengungkan oleh pemerintah dan masyarakat, ada hasilnya.”Peran perempuan di berbagai sektor sudah bagus. Banyak pe-rempuan menjadi pimpinan se-buah lembaga negara dan in-stansi swasta. Kiprah perempuan di Jogja bisa menjadi contoh di daerah lain,” kata Kepala Pusat Studi Wanita UGM Suprapto ke-pada Radar Jogja kemarin.
Menurut Suprapto, banyaknya perempuan menduduki posisi strategis di lembaga pemerintah dan swasta, menandakan kesa-daran masyarakat mengenai keseteraan gender kian besar, terutama di Jogjakarta. Ia me-nyebutkan saat ini sejumlah jabatan strategis dijabat oleh perempuan, seperti rektor UGM, bupati Bantul, bupati Gunung-kidul, wakil bupati Sleman, ke-pala BPN DIJ, Kajati DIJ, dan lain-lain.Selain itu, partisipasi perem-puan di dunia pendidikan sang-at tinggi. Sebagai bukti, guru pada lembaga pendidikan se-tingkat TK hingga SMP, didomi-nasi perempuan. “Tapi, untuk SMA guru perempuannya me-mang masih tergolong sedikit,” jelasnya.
Hal ini berbeda dengan kiprah perempuan dalam panggung politik. Hingga saat ini belum ada satu pun partai politik yang berhasil mengantarkan 30 per-sen kader perempuannya men-duduki posisi anggota DPR RI dan DPRD. Padahal, UU menga-manatkan kuota perempuan di parlemen adalah 30 persen.”Banyak partai politik menca-lonkan kader perempuan. Te-tapi, kader perempuan yang diusungnya belum diminati ma-syarakat. Buktinya, banyak caleg perempuan yang gagal duduk sebagai anggota DPR RI dan DPRD,” terang Suprapto.
Untuk mewujudkan keseta-raan gender di berbagai lem-baga publik, Pusat Studi Wanita UGM terus mengkampanyekan pentingnya kesetaraan gender. Caranya, mempengaruhi pe-merintah agar tidak menerbitkan kebijakan yang dapat merugikan perempuan, dan mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. Hal itu dibuktikan adanya hak cuti bagi karyawan perempuan yang akan melahirkan, dan fa-silitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja pe-rempuan. “Kami selalu berdis-kusi dengan pemerintah, dan melakukan sosialiasi dengan menggandeng mahasiswa KKN untuk mengkampanyekan kese-taraan gender,” terang Suprapto.
Terpisah, Direktur Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Ali-matul Qiptiah mengatakan, se-cara keseluruhan kesetaraan gender di Indonesia, termasuk Jogjakarta sudah cukup bagus. Namun, di berbagai bidang ma-sih perlu dibenahi, seperti ma-salah UU Keistimewaan DIJ yang membatasi kepemimpinan pe-rempuan di Provinsi DIJ. Oleh karena itu, ia meminta perlu ada peninjauan kembali mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ yang diatur dalam UU Keistimewaan DIJ. “Selama UU Keistimewaan DIJ tidak mengakomodir perempuan, UU ini belum pro perempuan,” kata Alimatul.
Sebagai pusat kajian, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kali-jaga terus melakukan sosialiasi terkait kesetaraan gender. Salah satunya adalah mensosialisasi-kan penafsiran progresif yang lebih mengutamakan masalah subtansi, bukan jenis kelamin.”Kami juga bekerja sama dengan pengadilan agama. Kerja sama ini untuk memberikan hak asuh anak kepada perempuan dan pembagian harta ketika ada pa-sangan suami istri yang bercerai,” jelasnya. Sementara itu, Rifka Annisa Jogjakarta, sebuah Lembaga Swa-daya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberday-aan perempuan mencatat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2014) terdapat 1.834 kasus kekerasan terhadap perempuan di DIJ. Dari jumlah itu, 1.300-an di antaranya merupakan kekera-san terhadap istri. Berita lain baca halaman 7. (mar/jko/ong)