MAGELANG – Setelah kasus pergola, kem-bali Polres Magelang Kota berhasil me-ngungkap kasus dugaan korupsi di tubuh Pemkot Magelang. Kali ini menyangkut pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2012. Adapun tersangkanya berinisial ARD, 34, PNS Pemkot Magelang
Hasil penelusuran koran ini, ARD diduga Ardi Satrio Anin-dito yang saat ini bertugas di Inspektorat. Sebelumnya, ia bertugas di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dae-rah (DPPKD). “ARD telah me-nyalahgunakan wewenangnya sebagai PNS di Bidang PAD DPPKD Kota Magelang,” kata Kapolres Magelang Kota AKBP Zain Dwi Nugroho kemarin (3/3).Dijelaskan, berkas kasus di-nyatakan lengkap (P21) dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Ne-geri (Kejari) Magelang, Kamis besok (5/3). Dari hasil penye-lidikan polisi, tersangka meng-gelapkan uang pajak antara Januari hingga Agustus 2012 senilai Rp 601.070.250.”Tindakan pelaku dilaporkan pada September 2014 dan sudah kami selidiki.
Modusnya, ter-sangka menerima pajak dari wajib pajak, tapi tidak disetorkan ke kas negara. Sehingga, negara men-derita kerugian Rp 601.070.250,” tegas Zain didampingi Kasubag Humas AKP Esti Wardiani.Ardi yang saat ini tinggal di Kampung Trunan, Tidar Selatan, Magelang Selatan memproses sendiri pajak yang harus di-bayarkan wajib pajak. Prosesnya tidak melalui manual pendapa-tan daerah (Mapada). Yakni dengan cara memalsu tanda tangan atasannya yang bernama Sudewanto dan bendahara ber-nama Mujayanti.”Selain tanda tangan, ARD juga memalsukan stempel instansinya.Atasannya sendiri, Sudewanto kami jadikan saksi kasus ini beserta Winarko se bagai notaris,” paparnya.
Dikatakan, jumlah pajak se-banyak itu berasal dari 82 wajib pajak dengan besaran yang ber-variasi. Uang hasil penggelapan itu, oleh pelaku digunakan untuk bersenang-senang atau dugem senilai Rp 400 juta. Lalu se banyak Rp 200 juta untuk membeli se-peda motor, komputer, sofa, dan lainnya.”Barang-barang yang telah di-beli itu kami jadikan barang bukti beserta surat-surat dan do-kumen penting lainnya,” katanya.Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 2 Junto Pasal 3 Junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun (Pa-sar 2) atau minimal 1 tahun (Pasal 3).”Pelaku sudah kami periksa sebanyak tiga kali dan sekarang masih aktif bekerja. Tersangka tidak kami tahan dan akan kami bawa serta ke Kejari yang me-nurut rencana akan didampingi kuasa hukumnya, Janu Ismanto,” katanya. (dem/hes/ong)