GUNUNGKIDUL – Selama ini banyak ditemukan kasus peme-gang kartu Jamkesmas salah sasaran. Jika data yang ada tidak divalidasi, kesalahan serupa akan terjadi sepanjang tahun. Kon-disi demikian tentu membuat si miskin makin jauh dari sentuhan pemerintah.Nah, dengan pertimbangan tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos-nakertras) Gunungkidul mengam-bil langkah. Data kepesertaan Jamkesmas mulai dilakukan va-lidasi. “Itu artinya, setelah diva-lidasi data pemegang kartu Jam-kesemas bisa berubah. Nanti sangat memungkinkan warga miskin yang selama ini belum terakses bisa mendapatkan haknya,” kata Kepala Dinsosna-kertrans Gunungkidul Dwi War-na, kemarin (3/3).
Dia menjelaskan, data baru hasil validasi tersebut bisa diubah se-telah melalui rembug desa. Pihak desa bisa menyodorkan nama baru sebagai pengganti data pemegang Jamkesmas lama. Dia memastikan, setelah sinkronisasi data jumlah pemegang kartu bakal berkurang. “Bisa jadi pemegang kartu mening-gal dunia atau pindah penduduk. Kemung kinan lainnya, pemegang kartu sekarang status ekonominya sudah meningkat. Kalau data tidak sesuai atau pura-pura miskin, tentu kami coret diganti dengan baru,” ujarnya.Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertras Gunung-kidul Winarto mengatakan, vali-dasi data kepesertaan Jamkesmas mulai dilakukan Februari. Dijad-walkan validasi ini selesai pada pertengahan April mendatang. “Posisi terakhir hasil validasi data sudah mencapai 24 ribu ke-pala keluarga (KK). Total survei nanti ada sekitar 250 ribu KK,” kata Winarto.
Dia mengakui, teknis survei la-pangan validasi data pemegang kartu Jamkesmas kali ini tidak melibatkan unsur pemerintahan. Sengaja melibatkan tenaga dari luar untuk memberi jaminan ba-hwa data baru yang diperoleh benar-benar valid.”Tapi bukan berarti validasi melibatkan pemerintah tahun sebelumnya tidak valid. Kami hanya ingin, pemerintah konsen-trasi pada tugas masing-masing sehingga pekerjaan tidak ter-ganggu dengan adanya survei,” terangnya.Dia menjelaskan, petugas survei yang telah lolos seleksi telah di-berikan pembekalan untuk mela-kukan validasi data di 18 keca-matan. Pada tahap awal, kegiatan tersebut juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). “Kami ber-harap, petugas baru bisa menyu-guhkan data valid. Meski harus kita akui bersama, tidak ada pe-kerjaan sempurna. Terlebih, ke-pesertaan Jamkesmas juga dibatasi oleh kuota,” ujarnya.
Lebih luas dikatakan, untuk mengantisipasi kepemilikan kartu Jamkesmas dobel, pada saat vali-dasi disediakan lembaran khusus untuk diisi warga per jiwa sekaligus KK. Penduduk mengisi sesuai No-mor Induk Kepedudukan (NIK). “Setelah data baru masuk, ke-mudian diolah. Data baru periode pertama pada Juni-Juli dikirim ke Jakarta untuk dijadikan acuan keluarnya pemegang baru kartu Jamkesmas pada 2016 mendatang,” ucapnya. (gun/ila/ong)