JOGJA – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-sosnakertrans) Kota Jogja menyiapkan Petugas Sosial Masya-rakat (PSM) untuk melakukan verifikasi dan validasi pene-rima bantuan iur (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Dinsosnaker-trans Kota Jogja Tri Maryatun mengatakan, pihaknya me-mang mendapat tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data PBI di Kota Jogja setiap enam bulan sekali
T ugas yang akan dilakukan PSM juga hampir sama seperti penda-taan kartu menuju sejahtera (KMS). “Data PBI dari pusat sudah by name, by address, kami tinggal megecek langsung ke alamat tersebut,” terangnya di sela bim-bingan teknis terhadap PSM di Balai Kota Timoho, Jogja, kema-rin (4/3).Kota Jogja mendapatkan kuo-ta PBI untuk program JKN dari pemerintah pusat sebanyak 105.632 jiwa. Data itu berdasar-kan survei kependudukan yang dilakukan BPS pada 2011 silam. Menurut dia, karena berdasar-kan data 2011 kemungkinan sudah ada perubahan terhadap data PBI di Kota Jogja. Untuk itu pihaknya akan mengecek PBI yang sudah meninggal, nama ganda atau alamat yang identik.
Untuk pendataan ini, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kese-hatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Tri Maryatun menambahkan, hasil verifikasi dan validasi nanti-nya akan dimasukkan ke Kemen-terian Sosial (Kemensos) RI. Menurutnya, Dinsosnakertrans Kota Jogja tidak berhak menco-ret daftar PBI, tapi pihaknya bisa mengusulkan pengganti. Usulan itu baru dapat diajukan jika Kemensos meminta daftar pengganti. “Kalau ada yang su-dah meninggal akan kita lapor-kan. Untuk penggantinya juga disiapkan, karena untuk kuota-nya tetap,” terangnya.
Selain 105.632 warga PBI, ber-dasarkan data hingga akhir 2014 lalu, dari 406.600 warga Kota Jogja, yang sudah terdaftar ke-persertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebanyak 110.768 jiwa. TNI/Polri 21.367 jiwa. Sedangkan yang terdaftar sebagai anggota JKN mandiri sebanyak 21.708 jiwa.Pihaknya juga mendaftarkan 22.000 warga miskin (gakin) yang belum masuk PBI dan tidak mendapat jaminan kesehatan apa pun dalam program coor-dination of benefits (COB) yang dikelola Pemprov DIJ. Selain itu juga masih terdapat 147.185 jiwa yang belum tercover apa pun.
“Sementara ini masih bisa dico-ver Jamkesda,” jelasnya.Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Jogja Doni Hendrawan mengatakan, untuk kuota PBI tidak terdapat perubahan karena sudah diten-tukan oleh pemerintah pusat. Verifikasi dan validasi juga dila-kukan untuk mengecek jumlah peserta JKN mandiri maupun karyawan yang sudah didaftar-kan kepersertaan oleh perusa-haan. “Kalau sudah didaftarkan perusahaan, tapi juga masih terdaftar PBI bisa diganti yang lain,” terangnya. (pra/laz/ong)