LISTYOWATI
PENANGANAN terhadap kekerasan seksual selama ini dinilai belum maksimal. Upaya melin-dungi dan melihat dari perspektif korban, juga dirasa belum berjalan baik. Hal inilah yang te rus diperjuangkan oleh Ketua Kalyanamitra Lis tyowati.Lilis, sapaan a krab nya, me-nga ta kan selama ini ke kerasan sek-sual hanya di tin-dak dengan Kitab Un dang-Un dang Hu kum Pi dana (KUHP)
Padahal KUHP belum melihat permasalahan secara utuh, se-hingga kekerasan seksual masih terus terjadi.”KUHP belum berpihak pada korban, khususnya wanita. Mis-alkan di pasalnya disinggung pemerkosaan harus ada saksi, ketika tidak ada saksi maka tidak dianggap. Padahal dalam setiap pemerkosaan hanya ada pelaku dan korban. Sangat jarang ada saksi,” katanya saat ditemui di Taman Budaya Yogyakarta (TBY) belum lama ini.Dalam berbagai kasus pemer-kosaan dan kekerasan seksual cenderung mengarah pada per-buatan tidak menyenangkan. Tentu ini sedikit menguntungkan bagi pelaku. Selain pelaku kurang mendapatkan efek jera, juga dianggap kurang memandang korban.Lilis bersama Kalyanamitra pun getol merekomendasikan Ran-cangan Undang-Undang (UU) Kekerasan Seksual dan Anti-Pe-merkosaan.
Namun upayanya terus terganjal karena parlemen hingga saat ini belum menyetujui.”Sehingga hanya perlu men-ghadirkan saksi korban dan alat bukti. Definisi pun perlu diper-tegas, karena selama ini keke-rasan seksual identik dengan alat kelamin. Padahal kekerasan seksual dapat dilakukan dengan benda apa pun, seperti kasus pengeroyokan siswi di Bantul belum lama ini,” katanya.Dua UU ini, lanjutnya, akan terus digelontorkan. Terutama untuk menggerus angka keke-rasan seksual dan pemerkosaan. Upaya lain yang terus dilakukan adalah melakukan edukasi pen-tingnya penanggulangan keke-rasan seksual.
Kasus yang selama ini kerap terjadi, kekerasan seksual ter-samarkan secara halus. Kasus ini kerap menimpa pada re-maja usia pacaran, di mana un-tuk membuktikan rasa cinta harus membuktikan dengan cara tidak masuk akal.”Gerakan untuk menggerus kekerasan seksual dan pemer-kosaan harus terus dilakukan. Selain edukasi kepada masyara-kat, juga peran aktif dari pengu-asa kebijakan. Mulai pemerintah hingga parlemen yang menge-sahkan undang-undang,” tan-dasnya. (dwi/laz/ong)