JOGJA – Sikap Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pengangkatan Jabatan Guber-nur dan Wagub yang memilih berhati-hati, akhirnya justru tanpa hasil. Meski telah melakukan konsultasi ke Jakarta, mengun-dang pakar, dan public hearing, Pansus tidak bisa membuat keputusan.Padahal, waktu kerja mereka berakhir 6 Maret besok. Alhasil, keputusan itu bakal dibawa ke rapat konsultasi. “Apakah akan diperpanjang atau tetap dibawa ke pari-purna,” ujar Ketua Pansus Slamet, usai rapat Badan Musyawarah (Banmus) di DPRD DIJ, kemarin (4/3).Slamet menjelaskan, saat rapat konsul-tasi ini akan ditentukan nasib pansus.Sebab, sesuai Tata Tertib (Tatib) Dewan, Pansus Raperdais bisa diperpanjang sampai dengan 30 hari. “Kami baru diperpanjang 10 hari,” katanya
Politikus dari Partai Golkar ini menambahkan, jika diperpanjang lagi, kemungkinan pansus akan menyerahkan ke masing-masing fraksi. Ini agar mereka yang ber-konsultasi dengan mantan ang-gota Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang Keistimewaan.Sebab, belum adanya kesepa-katan itu tak lepas dari polemik soal pasal 3 huruf M di Raperdais. Di Pasal 3 huruf M ini, terjadi polemik soal penulisan daftar riwayat istri, pendidikan, anak, dan saudara kandung.Itu sama dengan di Undang-Undang Keistimewaan Pasal 18 Huruf M. Tapi, jika tetap me-maksakan penulisan sama dengan UUK, muncul penilaian Raper-dais bias gender. Sebab, tak mengakomodir kaum perem-puan untuk menjadi gubernur.”Memang muncul wacana un-tuk menambah kata suami. Se-bab, kalau menghapus, sesuai dengan legal drafting tidak bisa. Yang diperbolehkan menambah,” jelasnya.
Di lain pihak, kerabat Keraton Jogja GBPH Yudhaningrat men-gatakan, sebaiknya pasal Ra-perdais tetap berpegang teguh pada pasal 18 UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. “Yang disampaikan Mas Ganjar Pranowo (mantan Wakil Ketua Panja RUUK DPR RI/Gubernur Jateng, Red) sudah tepat,” ka-tanya.Apa yang disampaikan Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Kepatihan merupakan cerminan dari sejarah lahirnya RUUK. Syarat pencalonan gubernur itu ditulis lengkap merupakan aspek kesejarahan dan kultural DIJ. “Itu yang menjadi keistimewaan DIJ dengan daerah lain,” jelas Gusti Yudho, sapaan akrab GB-PH Yudhaningrat.
Ditegaskan, para pakar sudah menjelaskan memangkas pasal tidak dibenar. Meski menambah pasal dengan klausul “/suami” tidak melanggar aturan. Lebih baik penambahan tetap tidak dilakukan. “Mengurangi tidak boleh, menambah boleh. Tapi sebaiknya itu (menambah, Red) tidak dilakukan,” tegasnya.Asisten Sekretaris Provinsi Bi-dang Administrasi Umum DIJ ini mengingatkan, penambahan pasal memiliki korelasi dan im-plikasi yang luas. Meski Perdais menjadi domain pemprov dan dewan, hal itu berdampak ter-hadap Keraton.Dia mengungkapkan, Sultan yang bertakhta otomatis men-jadi gubernur DIJ. “Sultan yang jumeneng kan pasti gubernur. Kalau gubernur perempuan, terus gimana itu? Keistimewaan-nya di mana,” ujarnya bernada tanya.Disinggung seputar rencana Sultan yang akan membuka paugeran Keraton secara langs-ung kepada publik, Gusti Yudho tidak mempermasalahkana. “Itu hak beliau. Yang jelas, hampir pasti warga yang asli sudah me-mahami paugeran yang ada,” katanya.
Pernyataan Gusti Yudho ini berseberangan dengan HB X. Usai menghadiri Rapat Pari-purna di DPRD DIJ Selasa (3/3), HB X mengungkapkan agar tak menyalahi aturan, maka pasal 3 ayat 1 huruf M ditambah klau-sulnya dengan frasa ‘/suami’. Pernyataan sebelumnya, HB X menginginkan pasal persyaratan calon gubernur dipangkas cukup menyerahkan daftar riwayat hidup saja.Ia mengungkapkan, dalam pasal itu memuat ada frasa “an-tara lain” sehingga dimungkin-kan bisa ditambah kata-kata lain. “Kalau ditambahkan, tergantung melanggar UUK nggak. Tapi bagi saya kan ada kalimat an-tara lain. Istri garis miring suami, kan sudah selesai,” tandasnya. (eri/laz/ong)