JOGJA – Masa kerja Panitia Khusus (Pan-sus) Rancangan Peraturan Daerah Keisti-mewaan (Raperdais) tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub, resmi dip-erpanjang lagi. Di rapat konsultasi yang mengundang wakil-wakil fraksi kemarin (5/3), bersepakat memperpanjang hingga 3 April mendatang. Perpanjangan harus lakukan, karena dalam rapat konsultasi, semua fraksi belum men-capai kata sepakat. Mereka masih berbeda sikap soal pasal 3 huruf M. Akhirnya, forum tersebut tak mengagendakan rapat pari-purna. Mereka memilih memperpanjang masa kerja pansus
“Dalam rapat konsultasi dise-pakati kinerja pansus disepa-kati perpanjang lagi, hingga 3 April,” kata Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ Dharma Setiawan usai rapat konsultasi kemarin (5/3).Menurut Dharma, perpanjangan masa kerja pansus tidak me-nyalahi aturan dalam tata tertib (Tatib) dewan. Sebab, untuk pembahasan raperdais bisa di-perpanjang selama 30 hari kerja (bukan 10 hari kerja se-perti disebut sebelumnya). Se-mentara masa perpanjangan pembahasan raperda hanya 10 hari. Meski masa kerja tambahan sampai 3 April, pimpinan dewan menargetkan raperdais bisa disahkan menjadi perdais pada 30 Maret mendatang. Sementara itu sikap politik fraksi masih belum berubah. Antarfraksi masih ngotot dengan pandangannya masing-masing terkait pasal 3 huruf M. Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadi-lan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) masih tetap konsisten untuk tidak mengubah pasal. Ketiga fraksi tersebut menyesuaikan pasal 3 huruf M dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Nomor 13 tahun 2012.
Pasal 3 huruf M itu, berbunyi calon gubernur harus menyerah-kan daftar riwayat hidup yang meliputi antara lain: riwayat pekerjaan, pendidikan, saudara kandung, anak, dan istri. Ketua Fraksi PKS Arief Budio-no mengatakan, raperdais tidak bisa dilepaskan dengan UUK yang posisinya lebih tinggi. Ke-putusan dewan menurutnya, tidak bisa bertentangan dengan UUK. Ia menyebut adanya po-lemik selama ini, karena ada upaya untuk mengotak atik UUK. “Maka kembalikan saja sesuai UUK,” kata Arief. Sementara itu fraksi yang ber-pandangan untuk mengubahah pasal, adalah Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Wakil Ketua Fraksi PDIP Dwi Wahyu Budi-anto menyatakan, pada dasarnya, fraksinya akan mengikuti se-suai dengan aturan keraton, karena tugas dewan hanya menge-sahkan calon gubernur. Terkait pasal 3 huruf M, Dwi mengaku, sebaiknya cukup sam-pai klausul ‘daftar riwayat hidup’. “Atau ditambah klausul suami,” ucapnya.
Fraksi Gerindra pun sepakat agar pasal itu ditambah klausul suami setelah klausul istri hal itu dengan maksud agar tidak terkesan diskriminatif mengenai calon gubernur, baik laki-laki mau pun perempuan. “Kalau tidak mungkin dipangkas, kami me ngusulkan agar ada tambahan klausul suami,” ujar anggota Fraksi Gerindra Dharma Setiawan. Fraksi lain, dari Fraksi Persa-tuan Demokrat (gabungan PPP dan Demokrat) dan Fraksi Ke-bangkitan Nasional (gabungan PKB dan Nasdem) belum me-nentukan sikap resmi fraksinya. Pendapat Suparja berbeda dengan rekan sesama anggota fraksi PKN.
Sekretarif Fraksi FKN dari Partai PKB Aslam Ridho menyatakan, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan para sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) untuk menentukan sikap soal tafsiran dan implikasi dalam pasal 3 huruf N.Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ichsanuri menegaskan, pi-haknya menyerahkan pemba-hasan di dewan. Sebab, hal tersebut menjadi wewenang dari dewan. “Silakan saja mau memperpanjang atau memper-pendek. Bola sudah di dewan,” kata Ichsanuri. Ia mengatakan, tak rampung-rampungnya pembahasan ini memang akan berdampak pada dana keistimewaan (Danais). Yakni mengenai serapan danais yang tak bisa maksimal. “Ka-rena payung hukumnya belum ada,” tambahnya. (eri/jko/ong)