ADIDAYA PERDANA /RADAR JOGJA
TIDAK JELAS: Penambangan di lereng Merapi dianggap ilegal. Padahal, sejumlah penambang sudah mengajukan izin dan belum juga dikeluarkan pemerintah.
MUNGKID – Belum keluarnya izin pertambangan di sekitar Merapi terus menjadi sorotan. Hampir lima bulan, izin yang diajukan penambang manual di sungai yang berhulu di Merapi tak kunjung ada kejelasan. Atas kondisi ini, Pemkab Magelang dinilai tidak serius mengurus izin pertambangan galian golongan C.”Hingga hari ini, izin belum keluar. Janji bupati omong kosong,” kritik Ketua Serikat Buruh Sleng-grong Merapi “Punokawan” Fatkhul Mujib kemarin (5/3).Buruh Slenggrong ini mengaku sudah mengajukan izin per-tambangan di sekitar Merapi pada September 2014. Pengajuan izin dilakukan sesuai prosedur, yang ditujukan ke Pemkab Magelang. Namun, hingga kema-rin izin tak kunjung turun dan tidak ada kejelasan
“Kami merasa dipermainkan, soal izin malah dilempar ke pro-vinsi,” keluhnya.Menurut Mujib, sesuai UU No-mor 23 Tahun 2014 tentang Pem-da, pengajuan izin penambangan saat September tahun lalu masih ditujukan ke pemerintah daerah. Sementara, jika pengajuan setelah itu, izin diurus langsung ke Pem-prov Jateng. Dengan begitu, penambang slenggrong merasa khawatir, karena dengan lamban-nya izin penambangan memicu konflik horizontal antarpenambang sendiri. Seperti penambang ma-nual dan alat berat yang terjadi di Desa Kemiren, Kecamatan Srum-bung, pertengahan Februari lalu.”Kami hanya pingin ada izin. Sehingga kerja menjadi nyaman, tanpa ada gangguan aparat desa, polisi, dan penambang alat berat yang nakal,” pintanya.Ia melanjutkan, upaya soal perizinan penambangan ma-nual di Merapi dilakukan sejak 2011. Lebih dari tiga tahun, upaya menambang dengan tenang juga tak kunjung menda-pat hasil. Selain itu, untuk memperju-angkan teman-teman penambang manual, Buruh Slenggrong Pu-nokawan sudah lima kali meng-gelar pertemuan formal dengan pemerintah dan DPRD.”Belum keluarnya izin penambangan manual ini, kami terpaksa menambang dengan tidak menggunakan izin. Teman- teman nekat sementara, karena ini urusan perut. DPRD juga kami minta ikut memperjuang-kan,” pintanya.
Secara keseluruhan, Buruh Slenggrong Merapi ada tiga ribu anggota. Mereka berasar dari berbagai kecamatan. Mulai Ke-camatan Srumbung, Salam, Ngluwar, hingga Muntilan. Jika permasalahan izin penambangan manual berlarut-larut, mereka akan begerak menanyakan soal izin ke Bupati Magelang.”Kami sudah ikuti prosedur. Kalau tetap tidak ada kepastian, kami keluarkan teman-teman untuk menanyakan ke bupati. Minggu depan, akan kami gera-kan teman-teman. Semua di sini merasa dikambing hitamkan,” keluhnya.Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Megelang Edi Wasono menga-takan, izin penambangan ma-nual memang belum turun. Pihaknya sudah menanyakan langsung ke instasi terkait di Pemkab Magelang. Tetapi belum ada kepastian. “Belum turun pak, konfirmasi dari kantor perijinan,” kata Edi.Mantan Camat Salaman ini belum memberikan penjelasan soal penyebab izin belum kelu-ar. Untuk waktu kapan turunnya izin, Edi tidak berani memastikan. “Belum kami klarifikasi dengan DPU,” katanya. (ady/hes/ong)