GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SANDERA: Kakanwil Dirjen Pajak DIJ Rudi Gunawan Bastari menjawab pertanyaan wartawan seusai meninjau kesiapan sel khusus gijzeling di Lapas Wirogunan Jogja, kemarin (5/3).
JOGJA – Para pengemplang pajak di DIJ tampaknya sudah saatnya untuk berpikir melunasi tunggakan pajaknya. Jika tidak, mereka harus siap-siap meringkuk di taha-nan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogonan. Pasalnya, Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIJ telah melakukan koordinasi dengan Lapas Wirogonan dalam rangka menyiapkan sel khusus untuk me-nyandera (gijzeling) bagi wajib pajak nakal.Koordinasi antara DJP DIJ dengan Lapas Wirogonan sudah dilakukan kemarin (5/3). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Ka-kanwil DPJ DIJ Rudy Gunawan Bastari langsung melakukan peninjauan tempat tahanan atau ruangan khusus yang akan diperuntukkan bagi para penunggak pajak
Ruangan khusus tersebut bisa menampung 7 sampai 8 orang.Kalapas Wirogunan Zaenal Arifin yang menyambut rom-bongan Kakanwil DJP DIJ menu-turkan, nantinya di Lapas Wiro-gunan akan dipersiapkan empat ruang tahanan yang terletak di Blok H. Ruangan itu khusus di-tempati oleh orang-orang pela-ku gijzeling. “Ruangan khusus yang dise-diakan, bisa menampung hing-ga 8 orang,” katanya.Meski demikian, diakuinya, tidak ada persiapan khusus un-tuk menahan para pengemplang pajak itu natinya. “Persiapan khusus tidak ada, mengingat ruangan di Lapas masih muat. Sebab kapasitas Lapas kami ini mampu menampung 800 taha-nan, dan saat ini hanya terisi 350 tahanan,” ujar Zaenal.Apalagi dari informasi yang disampaikan, untuk tahap awal ini, untuk gijzeling, pihak DJP DIJ masih mengarahkan bidikan-nya hanya pada empat orang. “Sudah bisa kami pastikan, La-pas Wirogunan sangat siap. Ma-sih banyak ruangan tahanan di sini,” ujarnya.
Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIJ Rudy Gunawan mengatakan, penyanderaan atau paksa badan, merupakan kebi-jakan nasional. Dan sebagai langkah terakhir. “Tindakan tersebut semata-mata diterapkan untuk menegak-kan keadilan,” terang Rudy.Dijelaskan, pihaknya tetap akan menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan iktikad baik Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi tugasnya membayar pajak. Tindakan penyanderaan tidak akan dilakukan, bila ada iktikad baik dari WP untuk me-lunasi utangnya.Oleh karena itu, Rudy berharap kepada WP yang memiliki tung-gakan pajak untuk bisa berkomu-nikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). “Kami ingin penye-lesaian pajak dilakukan secara kooperatif. Bagaimanapun juga, pajak ini akan bermanfaat bagi para pengusaha juga nantinya,” terangnya.
Hingga saat ini, Kanwil DJP DIJ mencatat sebanyak 60 ribu wa-jib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Pada hal jumlah wajib pajak di DIJ berdasarkan pemegang NPWP, jumlahnya mencapai 80 ribu.Nominal penunggak pajak ter-sebut merupakan angka yang cukup besar untuk suatu kawa-san seperti DIJ. Bila dari jumlah tersebut melakukan kewajiban pembayaran pajak, diprediksi target penerimaan pajak DIJ pada tahun sebelumnya sebesar Rp 3,5 triliun bisa tercapai.Sebagai kawasan industri kreatif, 96 persen pembayar pa-jak di DIJ adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di mana rata-rata UMKM tersebut memiliki omset mencapai Rp 4,8 miliar. Namun sayangnya, belum semua UMKM tersebut sadar dalam memba yar pajak. Dari data yang dimiliki Kanwil DJP DIJ, kontribusi penerimaan pajak dari WP UKM besarnya mencapai Rp 1,3 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat dari 2013 sebesar Rp 1,2 triliun.Rudy menambahkan, tindakan paksa badan nantinya dilaku-kan bagi WP yang benar-benar nakal. “Kalau bisa penyande-raan badan bagi wajib pajak ini, sebagai langkah terakhir. Di Jogjakarta kami tidak ingin melakukan hal tersebut bila imbauan masih bisa dilakukan,” ungkapnya.
Kabid Pemeriksaan Penagih dan Penyidikan Pajak Suryono Ariwibowo menambahkan se-suai ketentuan, bahwa gijzeling bisa diberlakukan bagi peng-emplang pajak di atas nominal Rp 100 juta. “Penyanderaan badan tidak bisa diberlakukan semena-mena, harus sesuai tahapan yang berlaku, termasuk ketentuan yang menyatakan nominal pa-jak yang tidak dibayarkan,” ka-tanya.Ada pun sesuai ketentuan, ba-tas waktu penyanderaan adalah selama enam bulan. Bagi wajib pajak yang akan dikenai peny-enderaan badan, juga memiliki hak mengajukan keberatan atau banding. “Namun, jika sampai batas waktu tetap tidak mem-bayar, DJP bisa mengambil lang-kah penyanderaan setelah melalui telaah yang mendalam,” tandasnya. (fid/jko/ong)