SETIAKY/RADAR JOGJA
BERI SAMBUTAN: Wapres Jusuf Kalla saat mengisi seminar pra-Muktamar Muhammadiyah di Kampus UMY Jogja kemarin (7/3).
JOGJA – Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke kampus UMY kemarin (7/3) dimanfaatkan pegiat aktikorupsi untuk menggelar de-monstrasi. Aksi diam yang dilakukan aktivis yang tergabung dalam Koa-lisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta itu sempat membuat anggota kepolisian kelabakan. Itu terjadi ketika massa yang membawa spanduk bertuliskan Rezim Jokowi-JK Gagal Berantas Korupsi, Ancaman Demokrasi sempat dilihat oleh JK ketika akan meninggalkan UMY.Padahal, polisi sudah berusaha menutupi spanduk tersebut dengan tiga unit mobil truk milik Polres Bantul. “Kami ingin menyuarakan aspirasi dan kami ingin Wapres me-lihat isi spanduk ini,” kata peserta aksi Tri Wahyu KH.
Dalam aksinya, massa menuntut Presiden Jokowi segera menghen-tikan kriminalisasi terhadap pimpi-nan, pegawai, dan pendukung KPK. Massa juga mendesak Jokowi me-merintahkan Kapolri untuk men-copot Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang dinilai brutal dalam menjalankan tugasnya sebagai ang-gota kepolisian. Sebagai bukti, banyak penyidik KPK yang mulai dibidik, selain dua pim-pinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangkan. Termasuk dua pendukung KPK yaitu Yunus Hu-sein dan Denny Indrayana. Massa juga mendesak agar tidak ada kri-minalisasi terhadap para jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang sering menyuarakan antikorupsi.”Segera copot dua plt pimpinan KPK yaitu Taufiqurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Ajo yang paling bertanggungjawab atas pelemahan KPK. Pelemahan itu dimulai dengan melimpahkan kasus Budi Gunawan ke kejaksaan,” tandas Tri Wahyu.
Di bagian lain, JK sempat meny-indir langkah Bambang Widjojanto, Yunus Husein dan Denny Indraya-na yang menemui Seskab Andi Wid-jajanto. Dalam pertemuan itu, ke-tiga tokoh ini ingin memastikan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta kriminalisasi terhadap mereka dihentikan. “Itu tidak sportif. Datang dong ke pengadilan dan bilang bahwa saya tidak salah,” sindir JK usai mengha-diri peresmian gedung Pascasar-jana dan JK School of Government di UMY, kemarin.Menurut JK, pengertian kriminali-sasi adalah kasus hukum yang dibu-at-buat atau direkayasa. Jika perkara hukum benar adanya, maka itu bukan rekayasa. “Kalau itu fakta, itu bukan kriminalisasi,” ingat JK.Selain meresmikan gedung, JK sempat mengisi acara seminar pra Muktamar Muhammadiyah di kam-pus setempat. Ketua Badan Pengu-rus Harian (BPH) UMY Dasron Hamid mengatakan, gedung ini di-bangun dalam waktu lama. Gedung dibangun di atas tanah seluas 6.700 m2 dengan lima lantai. Nantinya, gedung itu akan diman-faatkan untuk perkuliahan, ruang administrasi, ruang pimpinan pro-gram pascasarjana, perpustakaan, dan lain sebagainya. “Gedung ini dilengkapi CCTV dan listrik berdaya 630 kVa dengan back up genset, tangga darurat, dan area parkir yang memuat 40 mobil,” kata Dasron. (mar/laz/ong)