SETIAKY/RADAR JOGJA
DITANYA WARTAWAN: Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno usai usai menjadi pembicara kunci di Fakultas Hukum UGM, Jogja, kemarin (9/3).
JOGJA – Kejaksaan Agung (Ke-jagung) memastikan tetap akan mengeksekusi 10 terpidana mati narkoba. Hanya saja tang-gal eksekusi belum diputuskan. Sebab, Kejagung masih menung-gu koordinasi dengan lembaga lain dan putusan Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan PK oleh Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati asal Filipina.”Persiapan eksekusi narkoba gelombang dua sudah mencapai 95 persen,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan saat sidak ke Kejati DIJ, kemarin (9/3). Menurut Prasetyo, dari 10 terpidana mati narkoba, sembilan orang sudah dibawa ke Nusakambangan. Sedang-kan untuk Mary Jane masih berada di Lapas Wirogunan Jogja
Pihaknya belum membawa Mary Jane ke Nusakambangan karena masih menunggu putusan Peninjauan Kembali (PK). “Se-suai UU, eksekusi tidak boleh di tempat umum. Oleh karena itu kami membawanya ke Nusa-kambangan yang jauh dari ke-ramaian,” tambah Prasetyo.Jaksa Agung menghormati upaya hukum yang dilakukan Mary Jane. Apalagi upaya PK diatur dalam perundang-undangan. Namun demikian, ia mengingatkan langkah Mary Jane mengajukan grasi ke Presiden Jokowi meru-pakan bentuk pengakuan atas kesalahan yang diperbuat se-hingga meminta ampunan.”Baru kali ini ada terpidana min-ta grasi ke presiden. Setelah grasi ditolak, baru mengajukan PK,” terang politisi Partai Nasdem ini.
Terpisah, Menteri Koordina-tor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menga-takan, pemerintah tidak menun-da pelaksanaan eksekusi hu-kuman mati bagi napi gembong narkoba. Hanya, pelaksanaan eksekusi mati menunggu wak-tu yang tepat. Sebab, ada seo-rang terpidana mati sedang mengajukan upaya PK.”Kita tidak mengulurkan waktu hukuman mati, bukan diundur karena waktunya belum tepat. Ada yang mengajukan proses hukum,” kata Tedjo, usai men-jadi pembicara kunci Orasi Ke-bangsaan Penulisan Kembali Sejarah Nusantara di Fakultas Hukum UGM, kemarin (9/3).
Tedjo menegaskan, penolakan eksekusi mati yang disuarakan negara lain tidak akan mem-pengaruhi eksekusi mati terpi-dana narkoba. Secara tegas, Presiden Jokowi tetap kepada keputusannya. “Belanda dan Brasil kemarin menarik dubes mereka. Tapi sekarang dubes Belanda sudah datang kembali. Yang tidak kem-bali itu dubes Brasil, kebetulan pas habis masa kerjanya di In-donesia,” tambah Tedjo.
Sebagai negara berdaulat, pe-merintah Indonesia menghargai penolakan keras negara lain terhadap adanya proses pelaksa-naan hukuman mati di Indone-sia. Apalagi upaya negara- negara sahabat tersebut dalam rangka membela warganya. Bahkan Australia sampai menawarkan pertukaran narapidana. “Mereka ingin barter narapi-dana. Di dalam hukum tidak ada istilah barter, meski mereka pu-nya hak membela warganya. Kita tetap meminta Australia menghargai hukum di negara lain,” ingat Tedjo.
Disinggung mengenai ancaman Australia yang membatasi war-ganya melancong ke Indonesia dan mengancam menghentikan ekspor daging sapi ke Indonesia, Tedjo menerangkan, pemerintah tidak khawatir atas ancaman itu. “Setelah kita hitung-hitungan, secara ekonomi posisi hubung-an dagang kita dengan Australia itu defisit. Jika Australia melarang (ekspor sapi), mereka akan di-demo pengusaha sapi di sana, karena ekspor sapi banyak ke kita,” bebernya.Di sisi lain Tedjo memaparkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menahan 862 kilogram sabu jenis kelas satu yang akan dikirim ke Australia. “Seharusnya mereka berterima berterima kasih ke kita,” paparnya. (mar/laz/ong)