JOGJA – Selain lalu lintas, per-masalahan yang juga disoroti Gubernur DIJ Hamengku Bu-wono X saat launching logo dan tagline Jogja Istimewa adalah periklanan. Menurut HB X, papan-papan reklame menjadi visualisasi yang paling mudah tertangkap indera saat berkun-jung ke Jogja. Pengda Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DIJ pun merasa menjadi pihak yang bersalah atas hal itu. Menurut Ketua Pengda P3I DIJ Eddy Pur-janto, hal itu sebenarnya sudah menjadi keresahan sejak lama oleh para anggotanya. Untuk itu P3I DIJ siap mengik-uti aturan yang diterapkan ten-tang reklame. “Bahkan kalau ada aturan billboard dilarang di Kota Jogja, kami siap,” tegas Eddy seusai rapat dengar penda-pat terkait Raperda Reklame di DPRD Kota Jogja, kemarin (9/3).
Eddy mengatakan, jika sampai gubernur mengeluhkan tentang reklame di Kota Jogja dan Kabu-paten Sleman, berarti hal itu sudah menjadi hal yang serius. Harapan HB X supaya menampilkan iklan yang eksklusif dan khas Jogja pun siap dijawab oleh P3I DIJ. “Sebagai biro iklan itu men-jadi tantangan, bagaimana men-ciptakan iklan yang eksklusif dan khas Jogja seperti keinginan Ngarso Dalem,” ungkapnya.Menurut dia, sebenarnya biro iklan yang tergabung dalam P3I DIJ sudah mencoba media iklan lain. Salah satunya lewat event Biennale bekerjasama dengan seniman Jogja. Selain itu juga pernah menggunakan nasi bung-kus sebagai media iklan. Pihaknya juga menyadari luas Kota Jogja yang hanya 32 kilome-ter persegi, makin sesak dengan keberadaan billboard. “Yang pen-ting aturannya jelas. Selama ini karena billboard masih diperbo-lehkan, yang paling gampang pasang di billboard,” ungkapnya.
Diakui Eddy, pada awalnya pelarangan billboard akan mem-pengaruhi pendapatan daerah dari reklame. Tapi, ketika bill-board diganti dengan media lain yang lebih kreatif, seperti yang ditampilkan saat Biennale, justru bisa menarik wisatawan. “La-rangan tersebut memang mem-buat kita jadi kreatif, yang pen-ting bukan larangan beriklan,” lanjutnya.Meskipun begitu, ketika dita-nya tentang penggunaan media iklan videotron, Eddy mengaku kurang cocok. Tidak hanya di Jogja, lanjut dia, di banyak kota lain juga banyak videotron yang kosong, karena untuk ukuran daerah, harga yang dipatok ter-lalu mahal. Terpisah, Wali Kota Jogja Ha-ryadi Suyuti (HS) menunggu pembahasan raperda reklame.
Menurutnya, Perda Reklame nantinya akan mengurangi titik iklan di Kota Jogja. Pihaknya juga akan mengarahkan pema-sang iklan untuk memanfaatkan videotron. Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Heri Ka-ryawan mengatakan, titik-titik reklame memang perlu diatur ulang. Dirinya menilai perlu dilakukan penerapan izin men-dirikan bangun bangunan (IMB) untuk reklame besar seperti billboard. (pra/laz/ong)