JOGJA – Peta di DPRD DIJ pasca-sabdotomo Sultan HB X hingga kini belum banyak berubah. Empat fraksi yaitu Fraksi PAN, PKS, Golkar, dan Fraksi Persatuan Demokrat (gabung-an PPP dan Partai Demokrat) masih berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK). Sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi Gerindra tetap membuka peluang penghapusan klausul penulisan Rancangan Peraturan Daerah Isti-mewa (Raperdais) Keistimewaan. Yaitu penulisan Pasal 3 ayat 1 huruf M, berbunyi daftar riwayat saja. Sedangkan dua fraksi yaitu Fraksi Kebangkitan Nasional (gabungan Nasdem dengan PKB) dan Fraksi PDIP belum menentukan sikap. Ke-dua partai yang tergabung di Koa-lisi Indonesia Hebat (KIH) itu masih akan mengkaji secara mendalam.Ketua Fraksi PAN Suharwanta men-jelaskan, antara sabdotomo dengan Raperdais berbeda. “Tidak ada pengaruh karena memang dua hal yang berbeda. Sabdotomo itu ra-nahnya Keraton, sedangkan kami bicara pada ketentuan perundangan,” ujar Ketua F-PAN DPRDD DIJ Har-wanta kemarin (9/3)
Harwanta mengatakan, acuan baku pembuatan produk hukum daerah seperti Raperdais adalah UU yang lebih tinggi, dalam hal ini UUK DIJ. Ini yang melatar belakangi sikap FPAN tetap me-nuliskan pasal 3 ayat 1 huruf M sesuai dengan UUK. “Kecuali UUK dilakukan yudicial review,” ujarnya.Anggota Fraksi Partai Golkar Suwardi menyebutkan, sabdo-tomo itu bentuk penegasan sadar hukum. Semisal butir kedelapan dari delapan isi sabdotomo mem-berikan pengertian jika ingin mengubah Raperdais maka ter-lebih dahulu harus menempuh yudicial review UUK DIJ. Butir kedelapan isi sabdotomo itu Yen butuh benerake undang-undang keistimewaan dasare sabdotomo lan nguwahi undang-undange. “Nah, itu kan bentuk penegasan Sultan untuk menem-puh sesuai mekanisme hukum jika ingin merubah Perdais,” kata Suwardi.
Suwardi mengaku kurang mengerti kenapa perbedaan pandangan Pansus Raperdais tak kunjung mencapai kesepa-katan. Padahal, kata dia, dalam penghantaran gubernur terkait Raperdais ini sudah sesuai UUK. Termasuk untuk Raperdais perubahan atas Raperdais ke-wenangan urusan keistimewaan DIJ sudah berhasil disahkan dalam rapat paripurna pekan kemarin. “Sudah disahkan, da-lam Raperdais itu tertuang dalam pasal 7 ayat 1 huruf M. Bunyinya tak merubah ketentuan UUK. Karena memang pasal itu tak masuk evaluasi Mendagri. Tapi kenapa dalam Raperdais pengi-sian jabatan gubernur itu men-jadi perdebatan,” ungkapnya.Jika keempat fraksi ini berga-bung, total kekuatan untuk voting di paripurna hanya 26 anggota dewan. Jumlah itu masih kurang untuk memenangkan voting. Sebab, sesuai tata tertib, kepu-tusan dari voting adalah yang mencapai 50 persen plus 1 atau berjumlah 29.”Belum ada rapat. Saya belum pernah dapat undangan untuk rapat soal itu,” ujar anggota Fraksi PDIP Chang Werdiyanto.
Begitu juga Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN). Fraksi gabung-an PKB dan Partai Nasdem yang memiliki delapan anggota ini masih menimbang-nimbang langkah sikap yang akan diam-bilnya. “Kami belum melakukan rapat internal. Kami akan kaji secara lebih mendalam sebelum memutuskan,” ujar Ketua FKN Sukamta.Anggota FKN yang duduk di Pansus Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub Aslam Ridho mengaku, akan berkon-sultasi terlebih dahulu dengan para kiai Nahdliyin. “Kami per-lu sowan dengan para kiai dulu,” kata politikus yang tinggal di Wonokromo, Bantul, ini. Satu-satunya fraksi yang sejak awal menginginkan pasal kru-sial itu bisa membuka peluang perempuan menjabat gubernur adalah Fraksi Gerindra. Fraksi ini berisi tujuh orang. Mereka setuju untuk menghapus klausul riwayat istri. Atau menambah dengan garis miring suami.”Kalau tidak mungkin dipang-kas, maka kita mengusulkan agar dilengkapi dengan klausul suami,” kata anggota Fraksi Gerindra Dharma Setyawan. (eri/laz/ong)