JOGJA – Permasalahan lalu lintas dan periklanan yang sem-rawut di Kota Jogja dan Sleman menjadi perhatian serius Gu-bernur DIJ Hamengku Buwono X. Bahkan saat memberikan sambutan pada launching lo-goJogjaIstimewa serta Pisowa-nanAgungbertajuk Jogja Gum-regah, HB X meminta Pemkot Jogja dan Pemkab Sleman untuk mengatur dua hal tersebut.Ketika dikonfirmasi, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) meng-aku sudah menyiapkan langkah-langkah untuk meng atur lalu lintas dan reklame. Untuk kepa-datan lalu lintas di Kota Jogja, disebabkan masya rakat yang lebih suka bepergian dengan kendaraan pribadi.
HS menga-takan hal itu karena transpor-tasi publik yang kurang memadai. “Jaringan transportasi publik harus diperluas sehingga bisa menjangkau lebih banyak lo-kasi. Jumlah armada harus men-cukupi kebutuhan, serta pe-layanan dan keamanan yang lebih baik,” kata HS kemarin (9/3). Sementara itu untuk memaksa pengendara kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan trans-portasi publik, Pemkot Jogja me-wacanakan untuk menaikkan tarif parkir, khususnya jenis mobil, hingga 200 persen
Kenaikan tarif parkir itu dila-kukan untuk zonasi tertentu yang menjadi prioritas, alias tidak di semua lokasi. “Kenaikan tarif parkir memang harus progresif tapi harus jelas logika ekonomi-nya,” terang HS. Sebelum resmi diterapkan, pihaknya juga akan melakukan kajian secara lang-sung ke lapangan untuk menda-patkan respons dan masukan dari masyarakat. Jika mendapat respons baik serta disetujui DPRD Kota Jogja, kenaikan tarif untuk roda empat akan diberlakukan tahun ini. “Ter-masuk denda bagi pelanggarnya juga harus lebih besar,” terangnya.
Meskipun begitu, HS mewan-ti-wanti kepada para juru parkir supaya tidak menaikkan terlebih dahulu tarif parkir, karena hal itu masih dalam tahap wacana. “Untuk tarif parkir sudah ada aturannya, termasuk hukuman bagi yang melanggar,” tegas HS.Sementara itu anggota Ko-misi C DPRD Kota Jogja Hasan Widagdo mengatakan, konsep serupa sebelumnya sudah per-nah disampaikan. Tetapi saat itu belum disetujui karena be-lum ada pemetaan kawasan yang ideal untuk dikenakan kenaikan tarif parkir. Selain itu Pemkot Jogja juga di-minta memperhatikan kapasitas dan kebijakan manajemen lalu lintas. “Juga harus memperhatikan masalah sosial, kalau belum siap malah bisa menimbulkan masa-lah baru,” tuturnya. (pra/laz/ong)