JOGJA – Pembangunan Perpustakaan Terpadu DIJ di Banguntapan, Bantul, kem-bali disoal kalangan dewan. Anggota De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ meminta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) untuk meninjau ulang perbaikan gedung yang menyedot APBD DIJ Rp 23 miliar tersebut. Dewan tak mau anggaran yang renca-nanya untuk penyempurnaan gedung itu maladministrasi karena salah peruntukan-nya. “Sebaiknya penggunaan anggaran untuk perbaikan itu ditinjau ulang,” perin-tah Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto kemarin (10/3).
Eko mengungkapkan, ˜sebelum akhirnya malah menjadi temuan dari Badan Peme-riksa Keuangan (BPK), penggunaan ang-garan untuk perbaikan harus mendapat-kan telaahan terlebih dahulu. “Agar inspektorat melakukan pencermatan ang-garan 2015 untuk penyempurnaan gedung perpustakaan Rp 23 miliar itu, apakah bisa digunakan untuk perbaikan gedung yang rusak,” tandasnya. Mantan aktivis GMNI ini mendesak ada kajian kembali pada bangunan perpusta-kaan oleh instansi teknis terkait. Ini untuk mengetahui proyek yang pembangunan-nya sempat sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Bantul itu masih layak atau tidak. Apalagi, bangunan tersebut menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Pembangunan gedung Perpustakaan ini sempat berhenti. Ini karena PT Ampuh Sejahtera selaku pelaksana proyek pembangu-nan tak menyelesaikan pembangunan. Bahkan, perusahaan yang beralamat di Sukoharjo ini, juga membawa lari uang jaminan senilai Rp 2,3 miliar.
Akhirnya, pemprov mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Pedo-man pemprov mengajukan gugatan selain karena rekomendasi dari BPK, juga lan-dasan hukum tersebut. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (5) dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak hingga serah terima barang atau jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.Pengajuan tuntuan tersebut, dilakukan karena adanya rekomendasi BPK DIJ. Lembaga auditor negara itu mendapati pembangunan Perpusda yang carut-marut. Pembangunan tak selesai 100 persen sampai akhir masa kontrak 26 Desember 2012.
Pembangunan yang berujung carut-marut itu berdampak pada pembangu-nan Perpusda Terpadu DIJ. Meski telah dianggarkan di APBD 2013, pembangu-nan terpaksa ditunda untuk melakukan perhitungan pembayaran kepada PT Ampuh Sejahtera.Tahun ini, APBD DIJ kembali mengge-lontor Perpustakaan ini senilai Rp 23 mi-liar. Itu dalam perencanaan untuk untuk penyelesaian interior dan taman. Namun dalam perjalanannya bangunan gedung masih ditemukan kerusakan pada baian atap yang masih bocor, tangga dan lantai yang mengelupas.BPAD kemudian mengalokasikan Rp4 miliar dari anggaran interior dan taman. “Sebaiknya rencana perbaikan gedung dit-unda dulu dan dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menjadi temuan,” saran Eko Suwanto.
Kepala BPAD DIJ Budi Wibowo menga-takan, rencana pembangunan interior dan taman perpustakaan belum dimulai atau baru akan dilelang pada April mendatang. Terkait perbaikan kerusakan gedung meng-gunakan anggaran interior dan taman yang rawan melanggar hukum, BPAD sudah mengirimkan surat ke BPK. (eri/laz/ong)