JOGJA – Sebagai bank yang cukup di kenal dengan program kredit perumahannya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Wilayah Jogja siap mendukung ke beradaan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dukungan dilakukan dengan dengan penyiapan dana kredit FLPP sebesar Rp 20,6 miliar. Kepala Cabang BTN Jogja Ahmad Fatoni mengatakan, penyaluran dana kredit pemilikan rumah (KPR) untuk skema FLPP Rp 20,6 miliar tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan 200 hingga 300 unit.
Program tersebut, nanti-nya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.”Hanya saja program ini harus men-dapatkan dukungan ketersediaan lahan, perizinan serta infrastruktur. Apalagi, harga tanah di Jogja tergolong cukup tinggi,” terang Fatoni kepada wartawan, belum lama ini (9/3). Sementara untuk mendukung program FLPP, pihaknya bergantung pada kesiapan para pengembang. Kesiapan tersebut harus juga didukung dengan ketersedian lahan yang cocok dan sesuai untuk pembangu-nan rumah dengan harga terjangkau.
Dia menjelaskan, implementasi kredit FLPP sendiri sempat tertunda karena kebijakan yang masih dibahas mulai Juli 2014 lalu. Meski kehilangan momentum selama enam bulan lebih, pihaknya siap membantu pemerintah dari sisi pem biayaan kredit rumah. Terutama, untuk mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog) saat ini.Fatoni menerangkan, guna mendukung program FLPP, BTN menurunkan uang muka satu persen dari semula lima persen sampai sepuluh persen dengan bunga 7,25 persen. Namun, untuk kebijakan tersebut, pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari BTN Pusat dan regulasi pemerintah.
Meski begitu, ketetapan harga rumah tapak via FLPP di mana maksimal Rp 105 juta per unit, bukan tanpa kendala. Menurutnya, selain masalah ketersediaan lahan, harga jual tanah yang tinggi di Jogja juga menjadi persoalan yang di hadapi. “Besar kemungkinan realisasi FLPP berlaku untuk wilayah pinggiran. Tidak mungkin dengan dana sebesar itu kredit FLPP terealisasi di Jogja,” ujarnya. Sebelumnya, rencana pemerintah meng-gulirkan kembali program FLPP dengan suku bunga lebih rendah ini disambut baik oleh para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI). Hanya saja, program yang akan digulirkan tahun ini, diharapkan me miliki skema pembiayaan yang jelas.Ketua DPD REI DIJ Nur Andi Widja yanto mengatakan, jika pemerintah kembali menggulirkan program FLPP skema dan aturan harus jelas. Aturan mengenai siapa yang berhak menerima program tersebut harus tersusun dengan baik. “Supaya bisa tepat sasaran,” tegasnya belum lama ini.
Menurut Andi, upaya pemerintah meng-gulirkan kebijakan tersebut menandakan perhatian yang cukup tinggi terhadap kebutuhan golongan masyarakat ekonomi rendah terhadap kepemilikan perumahan. Dengan adanya program tersebut, serapan masyarakat untuk memiki rumah semakin tinggi sehingga angka backlog perumahan semakin menurun.DIJ, jelas Andi, angka backlog masih cukup tinggi mencapai sekitar 10 ribu unit per tahun. Pada 2012 REI DIJ mensuplai 2.750 unit perumahan, tahun 2013 sebanyak 2.900 unit perumahan dan tahun 2014 sebanyak 3.000 unit perumahan. Se banyak 60 persen masih berkategori perumahan kelas menengah dengan rentang harga Rp 300 juta hingga 500 juta.”Kami mendorong pengembang pe-rumahan untuk lebih memperhatikan kebutuhan perumahan bagi MBR dengan rentang harga unit lebih terjangkau,” terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat menyusun program FLPP terbaru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut. Suku bunga kredit diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5 persen untuk memudahkan akses pembiayaan perumahan bagi MBR. (bhn/ila/ong)