HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
HARUSNYA DI SANA: Truk pengangkut tambang pasir manual ini berada di pedukuhan IX Jalan, Banaran, Galur. Sementara aktivitas penambangan pasir yang terlihat di seberang sungai Progo itu masuk wilayah Bantul.
KULONPROGO – Aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat atau backhoe di Bantaran Sungai Progo di wilayah Pedukuhan IX Jalan, Banaran, Galur, Kulonprogo bisa diproses yustisi. Bahkan bisa ditutup lantaran tidak memiliki izin. Pernyataan itu disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo Duana Heru Supriyanta, kemarin (10/3). Duana mengungkapkan, izin penambangan yang dimiliki PT PAS (Pasir Alam Sejahtera) ternyata di wilayah Kabupaten Bantul yang berada di seberang Sungai Progo.
Namun akses jalan yang digunakan untuk mengangkut material pasir melalui wilayah Kulonprogo, yakni melewati Pedukuhan VI hingga Pedukuhan X di Desa Banaran.”Menurut informasi dari perusahaan itu, sebelum menambang mereka sudah meminta izin penggunaan jalan kepada warga yang diwakili kepala-kepala dusun (dukuh) dan sudah disetujui. Ada daftar hadir warga masyarakat yang diundang, termasuk warga Pedukuhan IX yang menolak,” ungkap Duana.
Duana mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah Kecamatan Galur dan Desa Banaran akan berupaya mencari penyebab dan alasannya. Yakni dengan mempertemukan warga Banaran yang menolak dengan PT PAS. Tempatnya di Kecamatan Galur, Kamis (12/3) mendatang.”Backhoe milik PT PAS yang disegel Senin (9/3) lalu berada di Pedukuhan IX. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan mempertemukan antara warga dengan pihak PT PAS,” ungkapnya.
Disinggung apakah akan ada upaya penindakan. Duana menegaskan, jika PT PAS terbukti melanggar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka penindakan yustisi dan penutupan aktivitas penambangan sangat mungkin dilakukan. Terlebih aktivitas penambangan itu berada di wilayah Kulonprogo, sementara izin yang dimiliki perusahaan itu kepada Pemkab Bantul.Untuk lebih memastikan titik penambangan masuk wilayah mana, maka harus dilihat dengan Global Positioning System (GPS) milik Disperindag dan ESDM Kulonprogo. Dinas terkait semestinya melakukan pengecekan kegiatan penambangannya sesuai wilayah dalam IUP. “Jika ternyata benar penambangan masuk wilayah Kulonprogo bisa diproses yustisi. Perlu dicari jalan terbaik, kalau tidak punya izin di Kulonprogo ya ditutup. Kalau izinnya di Bantul silahkan menambang di wilayah Bantul,” tegasnya.
Camat Galur Latnyana mengamini, izin penambangan PT PAS sebenarnya di wilayah Bantul atau di seberang sungai. Sementara praktik penambangan sudah dilakukan di Pedukuhan IX Banaran. “Itu berarti jelas melanggar aturan,” terangnya.Manajemen PT PAS sempat menyanggupi perotes warga dengan menghentikan aktivitas penambangan, namun ternyata kembali beroperasi. Penambangan juga menggunakan backhoe. Tindakan itu dianggap dapat merusak lingkungan, juga menghilangkan mata pencaharian warga penambang manual.”Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Galur, Danramil Galur, dan Satpol PP untuk menghentikan penambangan. Karena PT PAS tidak punya izin penambangan di Kulonprogo,” ujar Latnyana. (tom/ila/ong)