SLEMAN- Jika Pemkot Jogja memilih melakukan moratorium pendirian hotel dan apartemen, Pemkab Sleman punya kebijakan lain. Moratorium itu ditujukan untuk toko modern berjejaring.Calon investor toko waralaba, seperti Indomaret, Alfamart, atau Circle-K agaknya harus kecewa jika ingin menguritakan usaha di Sleman. Setelah pertumbuhan 30 mini-market baru tanpa izin selama 2014, kini pemkab mengambil sikap menghentikan pengajuan izin usaha toko modern waralaba tersebut. Kebijakan itu menyusul beralihnya kewenangan instansi pemberi legalitas toko modern dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMP2T).
Sebaliknya, BMP2T memberi kesempatan bagi warga lokal yang ingin membuka usaha toko modern. Pengajuan izin oleh pengusaha lokal lebih mendapat prioritas. Dengan catatan, tak ada kaitannya dengan usaha waralaba berjejaring. “Ini sebagai langkah kontrol pertumbuhan minimarket,” jelas Kepala BMP2T Purwatna Widada kemarin (10/3).Moratorium izin toko modern bersifat sementara, hingga peraturan daerah yang mengatur keberadaan toko berjejaring waralaba diketok oleh DPRD. Saat ini, materi regulasi masih dibahas oleh tim eksekutif.Purwatna mengatakan, peraturan daerah tersebut nantinya menjadi payung hukum. Guna menjamin investasi, sekaligus penertiban toko modern. “Bukan berarti kami menghalangi investasi. Regulasi justru untuk melindungi calon investor dan masyarakat,” paparnya.
Ketua Komisi B DPRD Sleman Nur Hidayat mengapresiasi langkah BMP2T itu. Dayat menyebut, ke-bijakan moratorium toko modern sebagai langkah yang berani untuk melakukan perubahan.Hanya saja, Dayat mengingatkan perlunya pengawasan lebih ketat. jangan sampai aparat tertipu oleh modus lama. Yakni, toko modern berjejaring, namun izin diajukan oleh warga lokal. “Jadi seolah-olah toko itu milik warga setempat. Padahal waralaba, meskipun tak dipasang plakatnya,” beber politikus PAN itu.Dayat, begitu sapaan akrabnya, tidak ingin kasus pelanggaran izin yang merebak pada tahun-tahun sebelumnya terulang. Data di Komisi B, tidak kurang 90 toko modern ditengarai melanggar izin. Dayat berjanji mengawal draf rancangan peraturan daerah tentang toko modern. Agar keberadaan toko modern nantinya tak melindas warung dan kios kelontong lokal. Tapi juga tak menutup arus investasi toko modern. “Kami bukannya menolak investasi (toko modern). Tetapi biar ditata dulu,” jelasnya. (yog/din/ong)