GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJ
PENUH: Aktivitas sehari-hari di TPA Piyungan. TPA ini menampung sampah-sampah yang dikirimkan dari berbagai wilayah. Antara lain, dari Sleman, Kota Jogja, dan Bantul.
JOGJA – Ancaman tahun 2016 bakal banjir sampah karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan penuh, mulai dicarikan solusi. Pemprov DIJ berencana menambah area luas TPA Piyungan dari luas saat ini 10 hektare.Kepala Balai Pengelolaan Insfrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan pada Dinas PUP-ESDM DIJ Kus Pramono mengatakan, kapasitas TPA Piyungan sudah hampir overload. Jika tak segera diatasi, bukan mustahil tahun 2016 mendatang TPA Piyungan penuh. Alhasil, sampah di DIJ tak memiliki tempat pembungan.”Rencananya kami akan menambah 1,5 hektar tahun ini,” kata Kus Pramono dalam Forum Diskusi Wartawan DPRD DIJ, kemarin (9/3).
Ia menjelaskan, akhir 2014 lalu kapasitas sampah di TPA Piyungan sebanyak 1,736 juta meter kubik (m3). Sedangkan total kapasitas di tiga zona di TPA tersebut hanya 2,4 juta m3. “Harus ada langkah-langkah strategis,” tandasnya. Kus menjelaskan, dalam setahun sampah yang masuk dari Kota Jogja dan sebagian Kabupaten Sleman dan Bantul sebanyak 158.829 ton. Jumlah tersebut meningkat jika terjadi even yang menimbulkan banyak sampah. “Perluasan area TPA menjadi kebutuhan mendesak,” imbuhnya.Dijelaskan, sebenarnya Pemprov DIJ sudah melakukan kebijakan bagi tiga daerah yang nenyetor sampah di TPA Piyungan. Salah satunya kabupaten/kota diminta memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPA Piyungan. “Ada denda Rp 24.300 per ton. Jika sampah yang masuk (TPA) Piyungan belum dipilah maka dikenai denda segitu,” ujar Kus.Selain itu, pemkab/pemkot juga dibebani biaya pengelolaan TPA Piyungan. Biaya ini sebagai sharing dengan APBD DIJ. “Besarnya berdasarkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA,” ungkapnya.
Anggota Komisi C DPRD DIJ Chang Wendryanto mengaku prihatin dengan keberadaan TPA Piyungan. Dia menyambut baik, kabupaten/kota diwajibkan memilah sampah sebelum masuk ke pembuangan akhir. “Setidaknya itu bisa mengurangi volume sampah yang masuk,” kata dia.Namun, dia mengusulkan agar pemilihan sampah tersebut juga diberlakukan bagi sektor perhotelan. “Sampah rumah tangga itu jumlah sedikit, yang besar itu perhotelan. Kebijakan pemilahan sampah harus diberlakukan bagi hotel-hotel,” paparnya.Bahkan jika kebijakan tersebut tidak diindahkan, hotel harus diberi sanksi. Jika masih dalam tahap perizinan membangun, ia meminta pemkot dan pemkab mengambil langkah tegas. “Jangan keluarkan izin kalau tidak bersedia memilah sampah,” sarannya. Dosen Fakultas Teknik UGM Sarto mengungkapkan, pengelolaan sampah tidak harus menggunakan teknologi mutakhir. “Teknologi itu memang perlu, tapi bukan yang utama,” kata dia.
Peneliti Tim Waste Refenery Center (WRC) Fakultas Teknik UGM ini mengungkapkan, pengelolaan sampah yang paling penting bersumber dari perilaku masyarakat. Dengan kata lain, pemilahan sampah harus dari sumbernya. Yaitu sampah beracun dan berbahaya, mudah busuk, bisa didaur ulang, bisa digunakan lagi dan sampah lain-lain.Dengan cara seperti ini diharapkan bisa mengatasi persoalan sampah di masyarakat. Selain itu, sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat. (eri/laz/ong)