ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA
TAK JELAS: Wakil rakyat mempertanyakan keberadaan baliho serta sejumlah restoran dan rumah makan yang tidak berizin. Di antaranya di beberapa titik di Kecamatan Muntilan.
MUNGKID – Persoalan izin bangunan dan baliho di bebe-rapa wilayah mendapat sorotan wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupatan Magelang menyebut ada ratusan rumah makan dan restoran serta reklame yang tidak mengantongi izin. Atas kondisi itu, dewan minta Pemkab Magelang ber-tindak untuk melakukan penertiban. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Ahmad Sarwo Edi menyatakan, pemkab perlu melakukan penertiban bangunan liar. Baik berupa ru-mah makan maupun reklame yang tidak berizin
Ia mensinyalir ada ratusan rumah makan dan restoran serta reklame yang tidak meng-gunakan izin yang masih ber-tebaran di Kabupaten Magelang.”Kami mendesak aparat ber-wenang, dalam hal ini petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap bangunan liar. Baik untuk rumah makan maupun restoran,” pinta Sarwo Edi kemarin (11/3)
.Untuk memperjelas hal ter-sebut, Komisi II memanggil Pemkab Magelang untuk mem-bahas persoalan tersebut. Kedua belah pihak menggelar rapat bersama menindaklanjuti du-gaan bangunan maupun reklame yang tidak memiliki izin. “Begitu juga dengan menja-murnya reklame tanpa izin yang mengganggu pemandangan pengguna jalan,” tegasnya.Politikus PAN ini menilai, satpol PP sebagai aparat penegak hukum dinilai kurang tegas. Apalagi disinyalir, ada oknum PNS Pemkab Magelang yang bermain mata dengan menarik dana terhadap pemilik restoran, warung makan, maupun pemi-lik reklame.”Kami hanya melakukan kla-rifikasi dan minta penjelasan, apakah benar masih banyak rumah makan, restoran, dan reklame yang ada di Kabupaten Magelang tidak mengantongi izin. Aparat yang mestinya ber-tugas menarik pajak atau retri-busi, justru menarik uang untuk pendapatan pribadi. Ini sangat disayangkan,” kritiknya.
Sarwo Edi mengatakan, seperti rumah makan di Jalan Secang – Magelang, tepatnya di Dusun Sambung, Payaman, Secang, diduga tidak mempunyai izin. Bahkan rumah makan tersebut berada di tanah (sawah) yang seharusnya dilakukan penge-ringan terlebih dahulu. Baru, didirikan bangunan secara permanen. “Kenyataannya, rumah makan tersebut tidak melalui proses izin. Anehnya, ada petugas ( oknum PNS) yang datang untuk meminta upeti,” ungkapnya.Anggota Komisi II Supardi me-nyebutkan, reklame dengan ukuran mencapai 5 x 10 meter yang berjajar di pinggir Jalan Secang – Magelang – Jogjakarta, izinnya banyak tidak berlaku. Namun baliho besar-besar itu masih tetap kokoh berdiri. Jika sudah habis masa izinnya, pe-tugas Satpol PP harus segera bertindak. “Jangan sebaliknya. Pemilik rumah makan, restoran, maupun baliho yang izinnya sudah habis, justru dijadikan kesempatan menarik retribusi untuk kepen-tingan pribadi,” katanya.
Anggota Komisi II mengingat-kan, seandainya perizinan tidak dikelola maksimal, akan berdam-pak pada Pendapatan Asli Da erah (PAD) Pemkab Magelang. Sementara itu, saat dengar penda-pat dengan Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD) Kabupaten Magelang Ari Handoko menyatakan, adanya temuan Komisi II DPRD, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait di ling-kungan Pemkab Magelang. Agar rumah makan dan restoran, serta reklame yang habis masa berlaku izinnya segera dilakukan penertiban. (ady/hes/ong)