JOGJA – Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja, memang baru akan digelar Februari 2017 mendatang. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja sudah mulai menyusun perencanaan anggaran. KPU Kota Jogja menginginkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Jogja nanti, tidak menjadi pilkada yanghigh cost.”Salah satu yang jadi alasan para pendukung pilkada tidak langsung, karenahigh cost. Untuk itu, kami berkeinginan mewujud-kan pilkada yang tidak high cost,” kata Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto di Balai Kota Jogja ke-marin (10/3).
Dirinya mencontohkan pil-kada Kota Jogja 2011 silam, yang disebutnya bisa menghemat banyak anggaran. Pada pilkada Kota Jogja 2011 lalu,KPU Kota Jogja menganggarkan dana un-tuk dua putaran. Yaitu Rp 7,1 miliar untuk putaran pertama, dan Rp 3,5 miliar untuk putaran kedua.Tapi ternyata pilkada hanya ber-langsung satu putaran, dan total menghabiskan anggaran Rp 5 mi-liar. Kelebihan anggaran dikem-balikan ke kas daerah.Untuk proyeksi kebutuhan ang-garan pilkada Kota Jogja 2017 nanti, diperkirakan tidak jauh berbeda dengan anggaran pilkada 2011. Meskipun begitu, pihkanya belum mau membeberkan besa-ran anggarannya. “Belum final, masih dalam proses review,” kilah Wawan.
Wawan menambahkan, penyu-sunan anggaran pilkada 2017 sudah disusun sejak jauh hari, karena menyesuaikan dengan pembahasan APBD Kota Jogja. Untuk pelaksanaan pilkada 2017, akan menggunakan dua tahun anggaran. Yakni tahapan yang dimulai Agustus 2016 dan pemilihan hingga penetapan pada tahun yang berbeda atau 2017.”Pelaksanaan pilkada pada Februari 2017, biasanya anggaran belum turun, itu yang harus disiasati,” terangnya.Komisioner KPU Kota Jogja Sri Surani menambahkan, dari total anggaran pilkada, 40 persen ang-garan digunakan untuk honora-riumpenyelenggara pemilu hingga kelompok penyeleng-gara pemungutan suara (KPPS), dan panitia pendaftaran pemi-lih.Sisanya sebesar 60 persen digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, seperti kebutu-han logistik. “Termasuk untuk kebutuhan surat suara,” katanya. (pra/jko/ong)