BAHANA/RADAR JOGJA
WAJIB PAJAK:Optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan, salah satunya dengan mengincar sektor usaha kecil dan menengah. Terlihat wajib pajak tengah menyerahkan laporan pajaknya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIJ, kemarin (11/3).
SLEMAN – Target penerimaan pajak DIJ tahun ini meningkat dari sebe-lumnya Rp 3,4 triliun menjadi Rp 4,5 trilun ditahun ini. Peningkatan target penerimaan pajak berpengaruh pada target pajak di daerah-daerah. Salah satunya di Sleman. Pada 2015 ini KPP Sleman mendapat target pe-nerimaan pajak sebesa Rp 1,5 triliun.Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman Yusron Purbatin Hadi mengatakan selama berpuluh-puluh tahun baru kali ini target pajak di Sleman naik hingga 48 persen. Target pajak Rp 1,5 trilun tersebut terbesar kedua di bawah Kota Jogja.”Angka ini lebih besar dari target tahun lalu yang hanya Rp 1,08 triliun. Hal ini menjadi tantangan tersen-diri mengingat kami memiliki wi-layah kerja yang cukup luas serta target penerimaan tertinggi kedua,” kata Yusron disela-sela pendam-pingan penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan oleh Bupati Sleman di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIJ, Rabu (11/3).
Dengan peningkatan target pajak yang cukup signifikan tersebut, pi-haknya berupaya mencari cara untuk menggenjot penerimaan pajak dari berbagai sektor. Sebab selama ini, penyumbang pajak terbesar di Sleman berasal dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dengan sumbangan 94 persen dari wajib pajak (WP) yang ada di Sleman. Meski menduduki jumlah terbesar, setoran pajak yang diterima dari sektor UKM terbilang sangat minim. Sebab dari 60 ribu UKM yang terdaftar hanya sebanyak 19 ribu saja yang menjalankan kewajiban.Yusron mengatakan, potensi pene-rimaan dari sektor UKM tersebut sebenarnya cukup besar. Meski tidak menyebut besarnya jumlah potensi pajak yang dihasilkan, dia menilai untuk jumlah UKM sebesar itu bisa menutupi target pajakdi Sleman. Menurutnya, besaran pajak yang ha-rus disetorkan oleh UKM sebenarnya relatif kecil. Sesuai Peraturan Pemerin-tah no 46 tahun 2013, UKM hanya wajib membayarpajaksebesar satu persen dari omzetnya setiap bulan. Itu sepanjang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar. “Berapa pun besarnya omzet me-reka, tetap dikenakan pajak. Hanya saja, masih cukup minim yang punya kesadaran untuk membayar pajak,” terangnya.
Oleh karena itu, untuk mencapai target pajak pihaknya coba memper-luas basis data yang ada. Termasuk mendatangi para UKM. “Perlu gerak cepat mengingat target pencapaian penerimaan pajak di Sleman yang naik. Apalagi, masih banyak UKM yang belum terdaftar di Pemerintah DIJ namun aktivitas bisnisnya sudah berjalan. Makanya basis data sangat penting,” ujarnya. Di samping itu, sektor UKM juga me-nempati porsi terbesar dalam kompo-sisi wajib pajak di Sleman. Sedangkan sisanya berasal dari kalangan perusa-haan, pegawai, dan lainnya.Sebelumnya, Kepala Kantor DJP DIJ Rudy Gunawan menyebut setoranpa-jakdari UKM di DIJ masih minim. Dari sekitar 84.019 WPdi sektor ter-sebut, baru sekitar 20 persennya saja atau sekitar 18.153 wajib pajak yang sudah konsisten membayarpajak. “Kalau ditambah 50 persen saja tahun ini, penerimaanpajakpasti meningkat,” ungkapnya. (bhn/ila/ong)