BANTUL – Pemkab Bantul cukup sering mengeluarkan kebijakan memutasi pejabat maupun staf. Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai masih belum maksimal. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang telah bekerja di satu instansi selama bertahun-tahun. Akibatnya, memicu iklim kerja yang tidak sehat.Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Suwandi mengakui hal tersebut. Bahkan, Komisi A sendiri pernah menerima keluhan seorang pegawai negeri sipil (PNS) terkait kondisi kinerja di salah satu Puskesmas. “Kondisinya sudah tidak fair lagi, karena banyak orang lama di sana,” terang Suwandi, kemarin (11/3).
Politikus PPP ini menilai, kebijakan mutasi yang dikeluarkan pemkab selama ini banyak yang belum tepat sasaran. Ini karena banyak pejabat maupun PNS yang terlalu sering dimutasi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang dimutasi sebelum genap bekerja selama enam bulan di salah satu instansi. “Terlalu cepat nggak tepat. Terlalu lama juga iya,” ujarnya.Berdasarkan aduan yang diterimanya, pejabat maupun staf yang terlalu lama berdinas di salah satu instansi ada kecenderungan bakal membuat kelompok sendiri. Sehingga mengintimidasi PNS lainnya yang tidak cocok dengan mereka. “Yang dialami PNS ini persis seperti itu,” paparnya.
Hampir setiap hari, kata Suwandi, PNS tersebut dibully oleh sejumlah rekan kerjanya yang notabene wajah lama itu. Dampaknya, kinerja PNS tersebut pun menurun karena tidak merasa nyaman. “Baik yang dibully maupun yang membully sama-sama sudah lama di sana. Rata-rata mereka sudah enam tahunan bekerja di satu Puskesmas,” tambahnya.Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin berjanji bakal memerhatikan kebijakan mutasi di internal pemkab. Termasuk di antaranya, proses mutasi para PNS yang berdinas di pusat layanan kesehatan. “Ini akan kami sampaikan ke bupati. Tapi sayangnya, enam bulan sebelum pensiun bupati tidak boleh mengeluarkan kebijakan mutasi,” jelasnya. (zam/din/ong)