GUNUNGKIDUL – Tingkat kedisplinan perangkat desa di Gunungkidul bisa dikatakan masih rendah. Meski Bupati Gunungkidul Badingah belum lama ini telah menerbitkan Peraturan Bupati (perbup) nomor 17 tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa. Peraturan itu mengatur jam kerja perangkat desa. Hanya sayang, aturan tersebut tidak semua ditaati. Seperti diketahui, jam kerja untuk Senin hingga Kamis seharusnya dimulai pukul 07.30 hingga 15.30.
Namun kenyataan, para perangkat desa tidak mematuhi perbup. Terpantau di Kantor Desa Baleharjo, Wonosari misalnya. Meski jarum jam baru menunjukkan pukul 13.30 namun seluruh ruangan di kantor desa sudah terkunci rapat. Gambaran sama juga berlangsung di Kantor Desa Kepek, Wonosari. Seluruh ruangan di kantor pe-merintahan desa juga sudah tutup. Semua perangkat desa sudah tidak ada di kantor masing-masing. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Gunung-kidul Siswanto mengatakan, perbup terkait disiplin perangkat desa sudah tersosialiasi. Itu artinya, perangkat desa sudah paham mengenai aturan jam kantor.”Namun kalau kenyataan masih banyak ditemukan kantor desa yang jam operasionalnya menyalahi aturan, kami siap melakukan evaluasi,” kata Siswanto, kemarin (11/3).
Siswanto mengingatkan, pelayan-an perangkat desa harus dilakukan dengan maksimal. Tanpa terkecuali, seluruh perangkat desa harus menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan jam kerja.Sementara itu, Dewan Pembina Paguyuban Dukuh Janaloka Gunungkidul Sutiyono mengata-kan, hendaknya semua pihak memahami bahwa jam kerja pe-rangkat desa sebenarnya 24 jam. “Kami ambil contoh hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya libur, tapi kalau ada masyarakat membutuh-kan pelayanan apa kami menolak? Kan tidak,” kata Sutiyono.Kades Banyusoco ini mengaku bukan bermaksud membela diri. Jam kerja di kantornya berusaha maksimal sesuai dengan perbup. Pihaknya justru balik bertanya mengenai bagaimana keseriusan pemkab menyejahterakan perangkat. (gun/ila/ong)