JOGJA – Sebagai kampus ter-tua di Indonesia, UGM tak ingin dianggapi tutup mata terkait berbagai masalah ko-rupsi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Sebagai lembaga perguruan tinggi, UGM ingin menunjukkan keseri-usannya melawan tindak pi-dana korupsi, baik itu yang menyeret oknum pejabat ne-gara, aparatur negara, akade-misi, pengusaha, maupun masyarakat sipil biasa.”UGM serius melawan korupsi. Perlawanan itu dila-kukan melalui jalur pendidi-kan, seperti perkuliahan, kegiatan ekstra kurikuler, ad-vokasi, hingga disisipkan dalam KKN mahasiswa,” ka-ta Rektor UGM Dwikorita Karnawati dalam seminar nasional Kajian Strategi Na-sional Penanggulangan Ko-rupsi di UGM, kemarin.
Menurut Dwikorita, komitmen UGM memerangi korupsi dila-kukan jangka pendek hingga panjang. Sebab, memerangi korupsi tidak bisa hanya dila-kukan dengan incidental, harus berkelanjutan. “Kami sudah sampaikan re-komendasi kepada Presiden, agar pemberantasan korupsi dilakukan secara berkelanjutan,” tandas Dwikorita.Pakar hukum UGM Eddy OS Hiariej mengusulkan agar pemberantasan korupsi cukup dilakukan oleh KPK. Apabila polri dan kejaksaan masih diberikan kewenangan me-nangani korupsi, dikhawatir-kan menimbulkan ego sek-toral antarlembaga penegak hukum. “KPK lebih tepat. Bukan ber-sama polisi maupun kejaksaan sebagai trisula penanggulangan korupsi,” kata Eddy.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, kiprah ikut memerangi ko-rupsi harus dilakukan secara aktif dan masif. Sebab, perang terhadap korupsi perlu dila-kukan secara tegas dan mem-butuhkan political will dari Presiden yang kuat. “Masalahnya adalah ada ma-fia peradilan, serta pemutar-balikkan fakta yang justru dila-kukan oleh oknum lembaga penegak hukum,” tegas Zaenal. (mar/jko/ong)